DEMOKRASI.CO.ID - Pimpinan Komisi VII DPR RI ‘disidang’ pimpinan DPR RI pada Senin (6/7/2020).
Hal itu terkait dugaan permintaan dana CSR dari BUMN Tambang dalam rapat dengar pendapat pada 30 Juni lalu.
Pimpinan Komisi IV yang datang yakni Alex Noerdin, Ramson Siagian, Soegeng Suparwoto dan Eddy Soeparno.
Akan tetapi, setelah mendapat jawaban, pimpinan DPR RI menyimpulkan bahwa Komisi IV tidak melanggar kode etik.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel usai ‘menyidang’ keempatnya di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/20200).
“Dalam pertemuan klarifikasi ini, pimpinan DPR menilai apa yang disampaikan Komisi VII, pada saat RDP tersebut, sudah sesuai dengan fungsi tugas dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” katanya.
Sebaliknya, Rahmat Gobel menyebut isu yang berkembang di masyarakat adalah sebuah kesalahpahaman
Pasalnya, Komisi VII bukan meminta CSR BUMN Tambang dalam bentuk dana tapi barang.
“Kemudian apa yang terjadi polemik di masyarakat, semata adalah kesalahpahaman,” ujar politisi Partai Nasdem ini.
Menurut anak buah Surya Paloh itu, poelemik di masyarakat terjadi lantaran keterbatasan informasi saja.
“Maka dari itu penting bagi kami selaku pimpinan DPR RI, untuk melakukan klarifikasi ini sendiri,” jelasnya.
Dengan adanya klarifikasi dari pimpinan Komisi VII dan juga pimpinan DPR RI, Gobel berharap masyarakat dapat memahami bahwa apa yang terjadi dalam rapat dengar pendapat itu semata hanya kesalahpahaman.
“Sehingga dengan penjelasan ini, sudah bisa meminimalisasi atau mengurangi, apa yang berkembang dari apa yang sudah kita sama-sama ketahui,”
“Mudah-mudahan, penjelasan ini sudah memberikan masukan, pendapat kepada masyarakat melalui media,” tandasnya. [rm]
