DEMOKRASI.CO.ID - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani angkat bicara
mengenai pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Dia
menilai, persoalan intinya bukan pada pembentukan dan pembubaran sebuah
satuan tugas, namun yang diperlukan adalah kejelasan peta jalan
penanganan pandemi COVID-19.
Menurut Netty,
penanganan pandemi ini membutuhkan kebersamaan berbagai sumber daya
sebagai instrumen perang melawan COVID-19. Masyarakat akan melihat
sejauh mana pembubaran gugus tugas yang kemudian diganti dengan
pembentukan satgas, benar-benar mampu ‘mengerem’ lonjakan kasus COVID-19
yang semakin eksponensial.
"Jangan sampai publik melihat bahwa penanganan
oleh pemerintah hanya sekadar ganti istilah, ganti lembaga, menambah
jubir dan influencer, tetapi COVID-19 di Indonesia tetap tidak teratasi,
bahkan sekarang sudah menyalip kasus positif di negara asalnya," kata
Netty, kepada wartawan, Rabu, 22 Juli 2020
Politikus
PKS ini menambahkan, sebelum dibentuk Komite, posisi Gugus Tugas sangat
strategis karena memegang rentang kendali koordinasi antar Kementerian
dan Lembaga. Sekarang, dengan posisi Gugus Tugas yang hanya bagian kecil
di dalam struktur Komite, makin jelas terlihat bahwa kebijakan
pemerintah cenderung menitikberatkan pada masalah ekonomi bukan
kesehatan.
"Pantas
saja, keberpihakan anggaran untuk sektor kesehatan dalam penanganan
COVID-19 ini terasa setengah hati. Dampaknya, rumah sakit kewalahan
karena kurangnya daya dukung sarana, alat dan bahan kesehatan sehingga
tenaga kesehatan berguguran satu per satu," kata Netty
Kondisi
di masyarakat juga saat ini semakin memprihatinkan. Pembangkangan
masyarakat seperti mengabaikan protokol kesehatan, menolak dijemput ke
layanan kesehatan, menolak anggota keluarganya dimakamkan dengan
protokol COVID-19 menjadi pemberitaan sehari-hari.
Netty
meminta pemerintah tidak bermain-main dengan COVID-19. Pemerintah
diminta membuat kebijakan berbasis kesehatan dan meyakinkan masyarakat
dengan menunjukkan kekuatan.
"Jangan salahkan
publik jika banyak yang berpendapat kebijakan pemerintah mengarah pada
herd immunity, membiarkan rakyatnya kewalahan menghadapi COVID-19 karena
kontraksi ekonomi menjadi pilihan untuk diselamatkan," ujarnya. (*)
