DEMOKRASI.CO.ID - Polemik penerimaan peserta didik baru (PPDB) begitu ramai akhir-akhir ini, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Hal itu tak lepas dari adanya sistem zonasi yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Untuk menghindari hal yang terjadi di Jakarta itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) sedang menyiapkan beberapa cara untuk daerah yang tidak memiliki SMA/SMK Negeri, selain menyiapkan sekolah jarak jauh. Hal itu sebagai wujud kehadiran pemerintah untuk membantu anak-anak dalam menempuh pendidikan.
"Sudah dalam progres itu sekolah jarak jauh, sementara tiga (daerah) dulu dan ini sedang kami kaji lagi. Pokoknya negara harus hadir. Ada juga jurus yang kami siapkan, bisa kelas jarak jauh, bisa menambah rombongan per kelas, bisa beasiswa, bisa dititipkan ke swasta. Untuk swasta sedang negosiasi," kata Kepala Disdikbud Jumeri saat mendampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melihat proses verifikasi PPDB di SMKN 8 Semarang seperti dikutip jpnn.com, Jumat (3/7/2020).
Kata dia hal itu sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengatakan semua kebijakan harus mengakomodir area-area yang tidak memiliki sekolah.
"Kalau selama ini, pokoknya standar indeksnya begini, lha itu kaku-kakuan. Sekarang ini, dengan situasi yang seperti lagu Lathi `everything has changed`, lha sekarang ini kan lagi berubah maka kita masuk cara juga untuk solusi tadi," kata Ganjar.
Ganjar mengatakan sistem yang ada saat ini masih banyak yang belum terjangkau. Dia mengaku hal itu berdasarkan masukan yang diterimanya.
"Maka kita harus hadir, negara harus hadir. Mau cara dari jauh, terus kemudian mau kita kasih beasiswa, rombongan belajar ditambah lagi. Yang uji coba tiga daerah sudah kita siapkan, dengan daerah kita siapin, polanya kita siapin," tutupnya.[ljc]
