DEMOKRASI.CO.ID - Unjuk rasa mahasiswa yang digelar di kantor DPRD Provinsi Gorontalo hari ini diwarnai aksi saling mendorong dengan personel kepolisian. Para mahasiswa berunjuk rasa untuk menolak tenaga kerja asing (TKA) dipekerjakan di Gorontalo.
Pantauan detikcom, mahasiswa yang tergabung dalam Barisan Rakyat Bersama Rakyat (Barbar) Gorontalo, menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Kamis (16/7/2020). Aksi tersebut dimulai sekitar pukul 12.00 Wita.
Aksi saling mendorong terjadi selang 30 menit setelah aksi dimulai. Aksi saling mendorong tersebut dipicu keinginan mahasiswa masuk ke kantor DPRD.
"Awal kita ingin masuk sudah dihadang oleh aparat. Kemudian komunikasi terbangun. Tapi kita terlalu (lama) menunggu. Komunikasi terbangun empat kali. (Perwakilan massa aksi) masuk lagi dengan penghubung, keluar lagi, lain pembicaraan, sehingga kita paksakan untuk masuk," kata Wakil Koordinator Lapangan aksi tersebut, Zakaria kepada detikcom.
Zakaria menyebut massa aksi meradang karena diduga ada tindakan pemukulan terhadap koordinator aksi. Dia mengaku melihat langsung koordinator aksi dipukul memakai pentungan.
"Setelah kita berhadapan di depan kantor, itu koordinator lapangan mendapat tindakan pemukulan, dan tidak sempat ditangkap kamera. Tapi saya saksinya, melihat ada pentungan yang melayang dan kena ke koordinator lapangan," sebutnya.
Zakaria menjelaskan aksi unjuk rasa hari ini berkaitan dengan masuknya TKA yang bekerja di proyek PLTU milik pemerintah. Dia menyebut masuknya TKA membuat lapangan pekerjaan untuk masyarakat berstatus WNI di Gorontalo semakin tertutup.
"Tapi, pada buruh kasar sampai campur semen ditempati oleh buruh-buruh dari TKA. Inikan persoalan, sehingga lapangan pekerjaan yang ada dalam PLTU makin tertutup," jelas Zakaria.
Kapolres Gorontalo Kota, AKBP Desmont Harjendro menyatakan aksi di depan DPRD Provinsi Gorontalo membenarkan adanya aksi saling mendorong antara massa dengan personel kepolisian. Dia memastikan akan melakukan penelusuran terkait dugaan pemukulan terhadap koordiantor aksi tersebut.
"Apabila memang ada pemukulan ataupun semacam gesekan, maka kita akan pelajari dan akan cek kembali. Kita akan tanyakan kepada pihak pendemo dan juga dari petugas atau personel yang mengamankan," terang Desmont.
"Saya langsung turun ke sana, memang tidak ada itu pemukulan, cuma dorong-mendorong, sehingga ada gesekan, dan pihak pendemo merasa ada pemukulan. Tapi kita akan cek kembali," imbuhnya.
Usai melakukan orasi hampir satu jam di depan gedung DPRD Provinsi Gorontalo, beberapa perwakilan massa diterima di ruang utama oleh sejumlah anggota DPRD untuk dilakukan dialog.
Aksi ini adalah penolakan kedatangan TKA asal China ke PLTU yang berada di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo. Pihak perusahaan PT Gorontalo Listrik Perdana berencana mendatangkan 227 TKA China.(dtk)
