logo
×

Minggu, 05 Juli 2020

Deklarasi Capres, PPJNA 98 Minta Jokowi Copot Erick Thohir

Deklarasi Capres, PPJNA 98 Minta Jokowi Copot Erick Thohir

DEMOKRASI.CO.ID - Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 (PPJNA 98) menyoroti beredarnya video sekelompok orang atau tim yang mendeklarasikan Erick Thohir sebagai calon presiden 2024.

Ketua Umum PPJNA 98, Anto Kusumayuda menduga deklarasi itu diketahui oleh Erick Thohir yang saat ini masih menjabat Menteri BUMN.

“Tim tersebut tentunya patut diduga dalam pergerakannya atas persetujuan Erick Tohir sendiri yang berhasrat akan maju menjadi Capres 2024,” cetus Anto Kusumayuda melalui keterangan tertulisnya, Minggu (5/7).

Menurut Anto, setiap orang memiliki hak demokrasi untuk maju dalam pemilihan presiden. Namun sangat tidak etis dan tidak beretika ketika Presiden Jokowi dan jajaran kabinet lainnya tengah bekerja sekuat tenaga melawan pandemi Covid 19, menteri BUMN justru melakukan manuver berkampanye memanfaatkan situasi di tengah pandemi Covid 19.

Ia menambahkan, seharusnya Erick Thohir bekerja keras bagaimana menyelamatkan BUMN agar bisa keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi.

“Manuver Meneg BUMN Erick Tohir sangat tidak menghormati dan tidak menghargai Bapak Presiden Jokowi dan jajaran kabinet,” katanya.

Oleh karena itu, kata Anto, PPJNA 98 meminta Presiden Jokowi segera mencopot Erick Thohir dari jabatannya sebagai Menteri BUMN.

“Sebaiknya Bapak Presiden Jokowi mencopot Erick Tohir dari jabatan Meneg BUMN, jangan sampai terjadi komplik interest, dan supaya Erick Tohir lebih fokus persiapan menghadapi kontestasi 2024 maju sebagai Capres 2024,” imbuhnya.

Anto khawatir Erick Thohir akan menjadikan BUMN sebagai alat untuk kepentingan Pilpres 2024.

“Jangan sampai BUMN dijadikan alat atau dimanfaatkan untuk kepentingan pencalonannya menjadi Capres 2024. BUMN adalah milik negara dan milik seluruh rakyat Indonesia,” tandas Anto. [ps]
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: