DEMOKRASI.CO.ID - Jagad dunia maya Twitter kembali diramaikan dengan viralnya video ceramah mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama, almarhum KH Hasyim Muzadi yang disampaikan pada tahun 2012 silam.
Ceramah ulama kenamaan NU ini diposting akun @jamilahmuhammaO pada Rabu (22/7), dan telah dilihat oleh lebih 2.400 pengguna Twitter.
Dalam video tersebut, mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2015-2017 itu menyinggung perihal pembentukan undang-undang yang berimbas terhadap kemiskinan rakyat Indonesia.
Ia menjelaskan, kemiskinan akan terus berproses karena UU diperjualbelikan oleh oknum tak bertanggung jawab dengan tujuan mengambil keuntungan pribadi.
"Jadi di Indonesia ini bukan hanya ada kemiskinan, tapi proses kemiskinan melalui bocornya simpul di UUD. Ini nanti dibuatlah undang-undang, maka aset-aset itu menjadi dijual semua," ujar Hasyim Muzadi dalam video tersebut.
Pada saat Hasyim Muzadi menyampaikan ceramahnya itu, sepertinya kondisi rakyat juga sedang sulit. Pasalnya, ia memberikan contoh nyata terkait kemiskinan yang dirasakan masyarakat atas praktek jual beli undang-undang kala itu.
"Kita terasa kan, pekerjaan sulit begini. Tapi kita enggak tahu kenapa ini begini. Kadang-kadang ada pemuda penampilan meyakinkan, tapi rokok tetap eceran. Hapenya (handphone) tiga tapi pulsa enggak ada. Jadi gaya-gaya tok! Kenapa? Pekerjaan tidak ada," ungkapnya kala itu.
Bahkan, Hasyim Muzadi menyebutkan bahwa pekerja outsourcing cukup banyak jumlahnya. Ditambah lagi dengan angka pengangguran yang luar biasa dan perputaran ekonomi yang hanya bergerak disegelintir kalangan.
"Ekonomi ini menyentral, sehingga dikuasai oleh ekonomi kuat Indonesia, ekonomi kuat asing," paparnya.
Dalam proses memiskinkan rakyat dan negara lewat jual beli undang-undang, menurutnya, itu tidak terlepas dari paradigma politik liberal yang sudah meracuni para politisi yang ada di Indonesia.
"Politik ini diliberalkan begitu rupa. Sehingga pemimpin ini enggak sambung lagi dengan rakyat," ucapnya.
Sehingga, jikalau proses pemiliham umum dilakukan secara demokratis, alias terbuka dengan keterlibatan masyarakat di dalam prosesnya, maka bukan tidak mungkin sosok politisi yang terpilih akan lupa dengan rakyat.
"Sehingga kalau sampean milih itu enggak bisa nitip apa-apa kepada yang dipilih. Yang dipilih pun juga enggak pernah ingat siapa yang milih. Maka banyak undang-undang yang dijual, harganya segini, segini," bebernya.
Hasyim Muzadi pun menyampaikan alasannya, mengapa membawakan materi ceramah yang menyinggung perihal jual beli undang-undang dan dampaknya terhadap kemiskinan masyarakat.
Ia pun berujar, Indonesia sebagai negara yang melingkupi semua elemen masyarakat tanpa memandang suku, ras, agama dan tingkatan sosial, seharusnya menjadi tempat berlindung manusia.
"Kenapa saya ngomong ini? Karena ini tempat (Indonesia) adalah tempat untuk berlindung umat ini semua. Lah kalau undang-undang di sini jebol, jebol, jebol, setiap hari? Kita ini kan seperti menahan banjir tapi di hilir, sementara hulunya terus ngirim banjir," tuturnya.
Oleh karena itu Hasyim Muzadi memandang, puluhan undang-undang yang saat ada dimasa ia berceramah diperjual belikan pemerintah adalah bentuk pendzoliman kepada masyarakat.
Terlebih, hal itu menjadi gambaran pahit dari sistem demokrasi Indonesia, yang mana setiap rakyat menitipkan dirinya kepada partai-partai politik lewat proses pemilu 5 tahunan, tapi tidak merasakan kesejahteraan.
"Ada 21 undang-undang yang menjual Indonesia ke asing. Undang-undang tambang, tanah, air, undang-undang tentang penyewaan lahan. Dan partai-partai itu sekarang kenapa begitu transaksional? Begitu semuanya harus dihitung dengan uang?" sebutnya.
"Yang menyangkut masalah kesejahteraan umat, ketidakadilan dan lain sebaginya itu juga (seharusnya) bicara," harap Hasyim Muzadi. (Rmol)
