DEMOKRASI.CO.ID - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diisukan akan mengisi jabatan menteri apabila isu reshuffle kabinet benar-benar terealisasi. Tepatnya, Komut Pertamina tersebut diisukan bakal mengisi Kementerian BUMN.
Menanggapi hal tersebut, Bappilu Golkar Maman Abdurrahman menilai pergantian Menteri BUMN tak bakal efektif.
“Reshuffle menjadi hak penuh Presiden, jadi kita serahkan saja kepada beliau,” kata Maman Abdurrahman, sebagaimana dikutip dari Detik.com, Jumat (3/7/2020).
Kemudian, ia ditanya soal sosok Ahok yang diisukan jadi Menteri BUMN. Dia menjawab, “Terkait BUMN, mau 10 kali ganti Menteri BUMN tidak akan membuat perusahaan BUMN kita semakin bagus karena solusinya bukan dengan mengganti menteri,” imbuh Maman.
Anggota Komisi VII DPR itu menegaskan, solusi paling jitu dalam pembenahan BUMN yaitu dengan menjadikannya sebagai superholding.
“Solusinya adalah dengan mengganti Kementerian BUMN menjadi super holding yang di mana konsekuensinya seluruh perusahaan BUMN kita dari bapak, ibu, anak, cucu, sampai cicit itu dikembalikan kepada kementerian teknis masing-masing,” ucap Maman.
“Karena dengan adanya kementerian BUMN membuat semuanya menjadi politis. Bagaimana mungkin sehari-hari nya para pejabat BUMN itu urusan operasionalnya dengan kementerian teknis seperti WIKA dengan PUPR, Pelindo dengan Perhubungan, Pertamina dengan ESDM, tetapi yang bisa mengganti pejabat-pejabatnya adalah Kementerian BUMN,” terangnya.[detik/brz/nu]
