DEMOKRASI.CO.ID - Pemerintah telah mengalokasikan triliunan rupiah sebagai paket stimulus untuk bantuan sosial bagi mereka yang terdampak pandemik. Sekian juta rakyat pun menantikan janji itu di tengah kesulitan yang kian menghimpit kehidupan mereka.
Namun, apa daya. Janji itu seperti menunggu bintang jatuh bagi sebagian masyarakat. Sampai saat ini mereka tidak mendapatkan paket yang dijanjikan pemerintah sejak April lalu.
Selain itu, pemberian bantuan pun hanya terfokus untuk mereka yang benar-benar dianggap miskin.
Keluarga Alfira di Bogor mengeluhkan hal itu. Mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup di saat kepala kelurga mereka diberhentikan dari pekerjaannya sebagai pengawas administrasi sebuah universitas.
"Ayah saya dinilai memiliki bisnis yang mapan dan kami tidak dapat memenuhi syarat untuk program bantuan," kata Alfira, kepada Nikkei Asian Review yang menyoroti kasus ini dalam artikel yang dimuat pada Jumat (3/7) kemarin.
Alfira mengeluhkan sistem pendataan yang mengklasifikasikan siapa saja yang berhak menerima bantuan, padahal di tengah pandemik siapa pun menjadi susah.
"Mengapa verifikasi harus dibatasi hanya pada mereka yang sudah di bawah garis kemiskinan? Keluarga saya mungkin tidak diklasifikasikan dalam kemiskinan, tetapi kami sangat terpengaruh oleh situasi ini. Mengapa mekanismenya sangat diskriminatif?" keluhnya.
Keluarganya kini berjualan barang-barang rumahan secara online untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Selain ayah Alfira, ada 2 juta lebih orang yang telah diberhentikan dari pekerjaannya ketika pandemik menyerang negara ini. Data resmi pemerintah memperkirakan hingga 5 juta orang Indonesia, sebagian besar di sektor informal, telah kehilangan pekerjaannya.
Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 203,9 triliun rupiah dari paket stimulus yang disiapkan sebanyak 695,2 triliun rupiah (49,6 miliar dolar AS) untuk program bantuan Covid-19. Angka itu termasuk pemberian bantuan langsung tunai kepada orang miskin, anggaran bantuan untuk desa-desa, dan pemberian sembako.
Namun, data dari Departemen Keuangan menunjukkan hanya 34 persen saja dari anggaran itu yang telah dicairkan sampai dengan Juni.
Presiden Joko Widodo telah menyatakan rasa frustrasinya atas lambatnya penanganan Covid-19. Apalagi saat ini Indonesia memiliki jumlah kasus dan kematian terbesar yang dikonfirmasi dari virus di Asia Tenggara
Dalam rapat kabinet baru-baru ini, Jokowi mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja menteri-menterinya. Ia pun mengancam akan ada perombakan.
“Suasana dalam 3 bulan ke belakang ini dan ke depan, mestinya yang ada adalah suasana krisis. Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Tolong garis bawahi, dan perasaan itu tolong kita sama, ada sense of crisis yang sama,” tekan Jokowi dalam kemarahannya. Kemungkinan juga ia akan merombak susunan kabinet.
"Kucurkan [paket stimulus] sesegera mungkin sehingga akan ada banyak uang yang beredar dan konsumsi publik meningkat," kata Jokowi, seraya menambahkan bahwa dia bersedia mengeluarkan dekrit presiden sebagai pengganti undang-undang untuk mempercepat proses, jika diperlukan.
Memang tidak mudah melakukan apa yang dikatakan Jokowi di negara berpenduduk 260 juta orang yang tersebar di 17.000 pulau yang membentang dari timur ke barat. Banyak orang yang tidak memiliki rekening bank, membuat transfer tunai menjadi sulit, harus melalui birokrasi yang berbelit.
"Masalah utama adalah di daerah-daerah terpencil seperti Papua, Papua Barat, dan Maluku," kata Pepen Nazaruddin, direktur umum untuk jaminan sosial dan perlindungan di Kementerian Sosial, yang mengawasi program bantuan. "Pencairan mungkin telah terjadi, tetapi mereka juga mungkin mengalami kesulitan melaporkan."
Nazaruddin mengungkapkan, pencairan tambahan 31,8 triliun rupiah ke desa-desa mengalami keterlambatan karena sulitnya akses dan jangkauan, karena faktor geografi dan data.
"Data di daerah tidak teratur. Jadi petugas desa harus selalu mengulang memeriksa data," katanya.
"Masalah lain adalah bahwa desa-desa belum menyelesaikan laporan keuangan mereka untuk 2019," menurut Pepen, di mana hal itu merupakan sebuah prasyarat untuk pencairan.
Faktor lain tersendatnya program bantuan adalah adanya kasus di mana kepala desa mengurangi jatah dana bantuan sosial sebelum menyerahkannya kepada penduduk desa.
Untuk Program Kartu Prakerja, yang memungkinkan pencari kerja menerima uang begitu mereka mendaftar dan menyelesaikan kursus kejuruan online, juga mengalami hambatan karena tuduhan 'pilih kasih' pada salah satu platform.
Pemerintah juga telah menghentikan program ini setelah KPK menemukan masalah dengan pendaftaran, kemitraan dengan penyedia kursus online, materi pelatihan, serta pelaksanaan program.
"Delapan puluh sembilan persen konten pelatihan ... tersedia secara gratis di YouTube," kata KPK dalam penilaiannya.
Program Kartu Prakerja sebenarnya telah dibahas jauh sebelum pandemik dan masih membutuhkan kematangan dalam penerapannya. Namun, akhirnya implementasinya dipercepat sebagai tanggapan terhadap Covid-19 untuk membantu mereka yang kehilangan pekerjaan akibat wabah.
Sebanyak 20 triliun rupiah telah dialokasikan untuk program ini.
Pengamat politik Ubaidillah Badrun, seorang profesor politik di Universitas Negeri Jakarta, menilai perlambatan pencairan dana "Adalah bukti kepemimpinan presiden yang tidak efektif dalam menangani krisis Covid-19."
Jokowi gagal memobilisasi menteri-menteri koordinator yang dulu dia banggakan. Apa untungnya menerbitkan video Jokowi marah-marah, reaksi seperti itu juga terlambat. Sudah tiga bulan sejak pandemik melanda Indonesia," kata Badrun. (Rmol)
