DEMOKRASI.CO.ID - Kemarahan Presiden Joko Widodo mengenai penyerapan anggaran Covid-19 kementerian yang masih rendah perlahan mulai terkuak.
Hal itu disampaikan aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti. Dalam unggahan di akun Twitternya, ia turut menyertakan tautan pemberitaan berjudul 'Wah terntara, Kemenkes belum terima anggaran Covid-19'.
"Nah, benar kan sobat. Marah-marahnya Presiden Jokowi soal minimnya serapan anggaran Covid sudah terjawab. Jangan-jangan duitnya masih dicari alias Kaskos (kas kosong)," cuit Haris Rusly Moti, Kamis (2/7).
Dalam artikel yang ditautkan Haris Rusly, anggota Komisi VII DPR, Ratna Juwita dalam rapat dengar pendapat pada Rabu (1/7) menyebut Kemenkes belum menerima anggaran untuk penanganan covid-19 belum diterima Kemenkes.
"Setelah kita breakdown dengan rekan-rekan di komisi IX, Kementerian Kesehatan belum menerima dananya,” ujar Ratna.
Pemerintah sebelumnya menganggarkan senilai Rp 87,5 triliun untuk sektor kesehatan dalam penanganan Covid-19. Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp 65,8 triliun dianggarkan untuk belanja penanganan Covid-19.
Insentif tenaga medis sebesar Rp 5,9 triliun, satunan kematian Rp 500 miliar. Kemudian bantuan untuk iuran JKN BPJS Kesehatan sebesar Rp 3 triliun, anggaran untuk gugus tugas Covid-19 Rp 3,5 triliun, serta insentif perpajakan di bidang kesehatan Rp 9,05 triliun.
Namun penyerapan anggaran dikritisi Presiden Joko Widodo. Bahkan dalam tayangan yang diunggah Sekretariat Presiden di Youtube, Presiden Jokowi marah lantaran rendahnya penyerapan anggaran kesehatan.
Bidang kesehatan dianggarkan Rp 75 triliun. Baru keluar 1,53 persen coba. Uang beredar di masyarakat ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan yang tepat sasaran. Sehingga men-trigger ekonomi," ujar Jokowi. (Rmol)
