DEMOKRASI.CO.ID - Pertemuan petinggi PAN dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara dinilai bukan silaturahmi biasa.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan bahwa pertemuan tersebut sarat dengan wacana reshuffle kabinet yang mencuat beberapa waktu lalu.
"PAN merapat ke istana jika ada reshuffle akan diganjar satu kursi menteri. Barter politik dan barter kepentingan serta barter jabatan sudah biasa kita lihat di dunia politik kita," katanya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa (21/7).
Menurut Ujang, pengakuan pengurus PAN yang menyatakan hanya membahas ekonomi dan UMKM di tengah pandemik Covid-19 diyakini lebih dari itu.
"Isunya kan bahas UMKM. Namun tak mungkin hanya bahas itu. Tak mungkin hanya bahas ekonomi dan UMKM," tuturnya.
"Apa hubungannya Zulhas dengan ekonomi dan UMKM? Atau bisa juga Zulhas akan jadi Menteri Koperasi dan UMKM menggantikan Teten Masduki jika ada reshuffle nanti," imbuh Ujang Komarudin.
Lagi pula menurut pengamat politik jebolan Universitas Indonesia (UI) ini, tidak ada yang aneh jika PAN diajak gabung oleh Jokowi ke dalam Kabinet Indonesia Maju. Sebab, di periode pertama PAN merupakan salah satu partai yang mendukung koalisi Jokowi.
"Tidak ada yang aneh jika PAN akan masuk koalisi Jokowi. Karena pada dasarnya PAN pernah ada dikolisi Jokowi jilid pertama," kata Ujang Komarudin.
"Mana ada partai yang tak menginginkan kursi menteri. Semua partai jika ditawari pasti akan ambil kursi menteri. Karena kursi menteri itu nikmat dan lezat," imbuhnya. [rmol]
