DEMOKRASI.CO.ID - Rencana pemberian izin kedatangan ratusan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Sulawesi Tenggara (Sultra) di era new normal ditentang Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI).
"Yang perlu diketahui oleh Gubernur Sultra bahwa pemberlakukan new normal bukan berarti pandemik Covid-19 berakhir, melainkan jawaban bahwa virus tersebut masih sulit diatasi. Nah, di kondisi itu mestinya Gubernur paham dan tetap menolak rencana kedatangan TKA China tersebut," kata Presidium JaDI Konawe Selatan, Sutamin Rembasa dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/6).
Sutamin yang juga merupakan Ketua Relawan Covid-19 DPP Lembaga Adat Tolaki (LAT) Sultra ini menambahkan, keputusan izin masuk TKA bisa kembali menambah keresahan masyarakat Sultra.
"Kami masyarakat Sultra saat ini masih hidup di tengah pandemik Covid-19. Saya saja sebagai relawan masih terus bergerak membantu masyarakat terdampak yang masih terlihat wajah keresahan. Pemerintah jangan menambah keresahan dengan mendatangkan TKA China di Sultra," tegasnya.
Di sisi lain, mendatangkan TKA asal China untuk menggairahkan aktivitas ekonomi juga dinilai sebagai alasan yang salah.
"Yang lokal dirumahkan, yang asing didatangkan. Ini aneh sekali. Kalau mau ingin hidupkan kembali ekonomi masyarakat Sultra, sediakan pekerjaan bagi masyarakat Sultra, bukan mendatangkan pekerja asing yang jumlahnya sampai ratusan itu," tandasnya. []
