DEMOKRASI.CO.ID - Penolakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) untuk berdebat dengan ekonom senior DR. Rizal Ramli membuat Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) sebagai promotor kecewa.
Kekecewaan itu lantaran Menko Luhut tidak seirama dalam berkata dan berbuat. Ini mengingat Menko Luhut sejatinya adalah penantang debat, sementara Rizal Ramli sebatas menyanggupi tantangan, sedang ProDEM berinisiatif menjadi fasilitator.
Begitu kata Ketua Majelis ProDEM Iwan Sumule menanggapi penolakan debat Menko Luhut kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (16/6).
“Tantang debat, tapi tak mau debat, aneh,” ujar Iwan Sumule.
Mulanya, Iwan Sumule berharap debat menjadi sarana bagi publik untuk mengkritik pemerintah di jalur yang benar. Sementara bagi pemerintah, debat bisa membuka pikiran bahwa kritik yang muncul tidak harus ditanggapi dengan pemenjaraan mereka yang kritis.
Iwan Sumule juga menanggapi pernyataan Jurubicara Menko Luhut Jodi Mahardi yang keberatan dengan konsekuensi debat. Di mana tim ekonomi pemerintah diwajibkan untuk mundur jika kalah menghadapi Rizal Ramli.
“Mending hanya disuruh mundur kalau kalah debat, kalau dipenjarakan? Ingat utang negara yang dilakukan pemerintah itu ugal-ugalan dan berpotensi jadi "bancakan”,” tuturnya.
Menurutnya debat sangat penting digelar agar publik menjadi tahu ke mana arah utang yang sebenarnya dan apakah arah tersebut sudah tepat.
Sebab, katanya, setahu publik utang hanya dilakukan untuk menutup defisit dan proyek-proyek yang berpotensi jadi bancakan.
Negara berutang mestinya bantu sektor produksi untuk tingkatkan produksi. Eeh, malah impor yang digalakkan, produksi sendiri dimatikan, sementara produksi aseng yang dijaga, agar berproduksi,” tutupnya. (Rmol)
