![](https://1.bp.blogspot.com/-FBf_suJGFH8/XuTVQ0dw2FI/AAAAAAAESgI/X3lvpk3C7AQWDM5adu_GlW3pioHx0UaZwCLcBGAsYHQ/s640/28027_05052912062020_surat_sakti_dprd_repro.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 di Kota Bandung dikejutkan dengan beredarnya ‘Surat Sakti’ yang dikeluarkan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dadang Supriatna.
Surat berupa rekomendasi yang ditujukan untuk Kepala Sekolah SMKN 4 Bandung itu bahkan dilengkapi kop resmi DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang ditandatangani langsung oleh politikus Partai Golkar tersebut.
Namun, dalam surat yang diterima wartawan tertanggal 10 Juni 2020 itu nama, ID akun, dan asal sekolah siswa (yang direkomendasikan Dadang Supriatna) agar diterima di sekolah tujuan ditutup stabilo.
Tak ayal, Forum Warga Bandung Peduli Perubahan (FWBPP), Dodi Permana, menyayangkan perilaku salah satu wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat II (Kabupaten Bandung) yang telah menodai proses PPDB.
“Tentu ini menjadi potret nyata terjadi dan mencoreng sektor pendidikan di tanah pasundan. Ada wakil rakyat yang secara terbuka memanfaatkan status dan jabatannya,” ujar Dodi, Jumat (12/6), dikutip Kantor Berita RMOLJabar.
Selain itu, hal yang bikin miris berdasarkan informasi yang diterima Dodi, pembuat surat sakti itu merupakan kader partai beringin yang kini tengah mengikuti penjaringan bakal calon Bupati Bandung untuk ajang Pilkada 2020.
Publik mungkin bisa menilai terkait temuan (surat sakti) ini. Jadi wakil rakyat yang diberi amanah untuk duduk di parlemen saja sudah seperti ini, apalagi kalau nanti menjadi calon kepala daerah?” tandas aktivis sosial itu. (Rmol)