DEMOKRASI.CO.ID - Ketua GNPF Ulama, Yusuf Muhammad Martak, mengatakan, kesadaran umat Islam terkait bahaya jika RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sudah mencapai puncak. Ini karena, DPR seolah tidak bergeming sebelum ada tekanan penolakan dari publik.
“Di DPR ini kan tidak jalan sendiri, mereka itu mewakili partai-partai. Tidak mungkin dalam hal sepsifik seperti ini tidak dibahas dalam rapat-rapat partainya. Di salah satu partai kan, kader-kadenya sudah menyampaikan secara terbuka, bangga jadi anak PKI dan lain sebagainya. Nah, apakah kita mau tinggal diam? Karena yang akan menjadi korban nanti ya umat Islam itu sendiri,” kata Yusuf Martak saat menjadi narasumber di kanal Youtube Refly Harun.
Yusuf Martak lalu meminta aparat penegak hukum untuk mengusut dan mengadili pengusung RUU HIP. Ia menyebut RUU itu sudah terang-terangan hendak memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila.
“Ini harus diusut secara hukum. Ini sudah ada indikasi. Ini menjadi pertanyaan besar, apa iya ada partai yang ber-basic agama dan sebagainya, kan sudah beredar itu hasil notulen yang ditandatangani oleh partai-partai. Ini sudah terbuka ke publik sebenarnya. Mestinya kan ada perhatian khusus dari DPR,” ucap ida.
Usai mendapat gelombang penolakan dari masyarakat, mayoritas fraksi partai politik di DPR saat ini ramai-ramai menolak RUU HIP. Polemik bermula saat RUU HIP dibawa ke rapat paripurna setelah mendapat dukungan dari fraksi. Pada rapat yang digelar 22 April, PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PAN, dan PPP mendukun RUU HIP untuk dilanjutkan pembahasan.
Sementara, fraksi PKS dan fraksi Demokrat tak menandatangani dukungan. PKS hanya menyetujui jika RUU disempurnakan, seperti pencantuman Tap MPRS/XXV/1966 soal larangan Marxisme/Komunisme dan penghapusan pasal soal Ekasila. Sementara Demokrat suah menarik diri dari seluruh panja sejak pandemi melanda. []
