DEMOKRASI.CO.ID - Politisi Partai Demokrat Andi Arief mengatakan adanya bahaya dari Rancangan Undang-Undang Halauan Ideologi Pancasila (RUU HIP) jika disahkan.
Menurutnya, bukan hanya berdampak pada ideologi saja, tetapi hal paling berbahaya dari RUU yang diusulkan oleh PDIP ini lahirnya kekuasaan baru di atas negara.
"Bahaya UU HIP itu bukan soal ideologinya. Tapi disadari atau tidak akan ada negara di atas negara. BPIP akan berada di atas negara menentukan apa pun," kata @AndiArief_ di Twitter, Sabtu (27/6/2020).
Netizen pun sepakat dengan Andi Arief, ada yang meminta partai mereka berjuang dan menolak keras RUU HIP.
"Jangan biarkan sampe lolos bang berjuanglah dan bersatulah demi keutuhan NKRI dan pancasila yang kita cintai semangat berjuang," kata @akhwatelya.
"Dan akan menggunakan serta mengatasnamakan #Pancasila sebagai tameng mereka untuk memberangus orang-orang yang tidak sepaham dengan jalan mereka...itulah kenapa RUU HIP wajib ditolak!" ujar @zahrul899.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan monopoli tafsir Pancasila dalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dapat berpotensi menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan.
"RUU ini berpotensi memfasilitasi monopoli tafsir terhadap Pancasila yang selanjutnya berpotensi menjadi alat kekuasaan yang mudah disalahgunakan," ujar AHY dalam seminar daring lewat Zoom Meeting, Jumat (26/6/2020).
Putra Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu juga tidak sepakat Haluan Ideologi Pancasila diatur dalam Undang-Undang, karena Pancasila seharusnya menjadi rujukan pembentukan Undang-Undang.
AHY menilai Pancasila yang diatur dalam suatu Rancangan Undang-Undang justru akan menurunkan derajat Pancasila sebagai dasar negara yang mengatur semua pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia.[]
Bahaya UU HIP itu bukan soal ideologinya, tapi disadari atau tidak akan ada Negara di atas Negara. BPIP akan berada di atas negara menentukan apa pun.
— andi arief (@AndiArief__) June 27, 2020
