DEMOKRASI.CO.ID - Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan perlu ada perubahan mekanisme dan perbaikan regulasi dalam program Kartu Prakerja. Hal itu merupakan saran ke pemerintah setelah KPK melakukan kajian terhadap program dengan anggaran mencapai Rp 5,6 triliun tersebut.
Firli menuturkan, hasil kajian dari KPK melalui Deputi Pencegahan sudah mengahsilkan rekomendasi yang kemduian disampaikan kepada Menko Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto. Dari rekomendasi tersebut, program Kartu Pra Kerja kata Firli, dihentikan pelaksanananya sampai saat ini hingga ada perbaikan.
"Saran kami waktu itu perlu dilakukan perubahan mekanisme, perlu dilakukan perbaikan regulasi. Alhamdulilah pemerintah, saya sangat apresiasi beliau-beliau mendengarkan kata dan suara KPK. Sehingga program Kartu Pra Kerja sempat ditunda pelaksanaannya sampai hari ini," ujar Firli dalan rapat dengar pendapar di Komisi III DPR, Kamis (25/6/2020).
Ia mengatakan, apa yang dilakukan KPK terhadap program Kartu Prakerja merupakan bentuk pencegahan akan terjadinya tindak pidana korupsi.
Menurut dia, pencegahan lebih baik dilakukan ketimbang penindakan terhadap para pelaku usai negaa dirugikan.
"Apa yang kami lakukan Ini juga dalam rangka melakukan pencegahan korupsi, akan lebih kita menyelamatkan uang negara daripada kita menangkap seseorang tapi uangnya sudah hilang lebih dahulu," kata Firli.
Firli kemudian mengklaim hingga saat ini belum ada kerugian negara dari program tersebut. Namun ia tak mau membeberkan berapa uang negara yang dikucurkan untuk program tersebut.
"Banyak kawan-kawan bertanya berapa keuangan negara yang keluar kartu prakerja, kami jawab itu bukan domain kami. Tetapi yang pasti sampai hari ini belum ada keuangan negara yang hilang dan program kartu prakerja belum menimbulkan kerugian negara sampai hari ini," ujar Firli. []
