DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo kembali mendapatkan kritikan tajam dari Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla terkait rencana new normal yang akan berlaku dalam waktu dekat ini.
JK menyebut wacana pembukaan rumah-rumah ibadah terkesan tidak menjadi prioritas pemerintah untuk menyambut era new normal.
Hal ini nampak ditunjukkan kepala negara saat kali pertama yang dikunjungi untuk dilakukan relaksasi adalah mall.
Padahal, sila pertama yakni ketuhanan yang maha esa merupakan ruh dari kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden RI Periode 2014-2019 itu sangat tepat sekali.
Pasalnya, Pancasila sebagai dasar negara menempatkan urusan ketuhanan paling utama.
"Ketika kita sudah sepakat ber-Pancasila. Maka sila pertama terkait dengan ketuhanan, memang harus didahulukan dan diutamakan," kata Ujang Komarudin, Kamis (4/6).
"Pancasila tanpa agama juga tak akan ada," imbuhnya menegaskan.
Menurut Ujang Komarudin, ruh sebuah negara dalam hal ini ketuhanan sudah sepatutnya dikedepankan oleh pemerintah. Bukan justru hanya memikirkan sektor ekonomi semata lalu mengabaikan sektor lainnya.
"Dan segala sesuatu memang harus memiliki ruh. Ruh bangsa ini sejatinya harus merujuk pada nilai-nilai ketuhanan. Sesuatu yang tak memiliki ruh akan mati. Bangsa ini juga jika tak memiliki ruh akan colaps," tuturnya.
"Ruh itu fungsinya menghidupkan, mencerahkan, dan menggerakan. Sesuatu yang tak memiliki ruh bagaikan zombi. Bagai mayat hidup," demikian Ujang Komarudin.
Sebelumnya, JK mengatakan Indonesia memiliki roh keagamaan, karenanya rumah-rumah ibadah harus dibuka lebih dahulu ketimbang pasar atau mall-mall.
"Nanti setelah ini (masjid), baru kantor dan mal bisa buka. Setelah masjid buka, gereja buka, silakan yang lain buka," kata JK saat meninjau penyemprotan desinfektan di Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta pada Rabu (3/6).
"Harus ada rohnya bangsa ini. Buat apa kita peringati 1 Juni hari Pancasila kalau kita tidak melaksanakan Ketuhanan Yang Maha Esa," tegasnya. (*)
