DEMOKRASI.CO.ID - Kesabaran Korea Utara mulai habis. Janji-janji Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak kunjung dipenuhi meski sudah berada di akhir masa jabatannya. Korea Utara bahkan mengaku tidak memiliki alasan untuk bisa mempertahankan hubungan pribadi antara Trump dan Kim Jong Un.
Menteri Luar Negeri Korea Utara, Ri Son Gwon, seperti yang dikutip dari KCNA, mengatakan, kebijakan bermusuhan AS hanya menjadi ancaman jangka panjang bagi Korea Utara dan rakyatnya. Untuk itu, ia menekankan, Korea Utara akan terus mengembangkan militernya.
Pernyataan Ri sendiri muncul pada Jumat (12/6) atau peringatan dua tahun KTT pertama Kim Jong Un dan Trump di Singapura pada 12 Juni 2018. Di sana, untuk pertama kalinya Kim Jong Un dan Trump bertemu.
Meski sudah melakukan serangkaian pertemuan, namun tidak ada hasil yang jelas dalam peningkatan hubungan kedua negara maupun visi denuklirisasi yang dijanjikan. Sebaliknya, AS justru semakin membelenggu Korea Utara dengan berbagai sanksi.
Ri mengatakan, Trump tampaknya hanya menggunakan pertemuan dengan Kim Jong Un untuk mencetak poin-poin politik.
"Kami tidak akan pernah lagi memberikan paket lain kepada eksekutif AS untuk digunakan untuk pencapaian tanpa menerima pengembalian. Tidak ada yang lebih munafik daripada janji kosong," tekan Ri.
"AS mengaku sebagai advokat untuk meningkatkan hubungan dengan DPRK (Republik Rakyat Demokratik Korea), tetapi pada kenyataannya, sangat bergantung pada hanya memperburuk situasi," sambungnya.
Buruknya mediasi yang dilakukan oleh Trump terkait hubungan antar-Korea juga membuat Korea Utara geram. Korea Utara bahkan meminta AS tetap diam jika ingin pemilihan presiden mendatang berjalan lancar.
Menurut mantan diplomat top AS untuk Asia Timur, Daniel Russel, Korea Utara kemungkinan akan mencoba untuk meningkatkan tekanan pada ASmenjelang pemilihan mendatang.
"Klaim Trump untuk 'menyelesaikan' masalah Korea Utara memberi mereka pengaruh," ujarnya seperti dikutip Reuters.(rmol)
