DEMOKRASI.CO.ID - Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif meminta Partai Gerindra memecat Arif Poyuono (AP) usai melontarkan pernyataan kontroversial soal isu PKI mainan kadrun.
"Gerindra wajib pecat Poyuono," kata Slamet, Kamis (18/6).
Diketahui, kadrun merupakan akronim kadal gurun yang kerap disematkan kepada kelompok Islam kanan yang sebagiannya menyatakan dukungan pada khilafah dalam bentuk-bentuk tertentu.
Slamet meyakini gerakan neo-PKI telah digerakkan usai reformasi pada 1998. Gerakan itu saat ini telah masuk ke barisan pemerintahan dan parlemen, klaim Slamet.
"Kita sudah lama dan mengumpulkan indikasi-indikasi kebangkitan Neo PKI," klaimnya.
"Mereka mulai berani berusaha masuk dalam ketatanegaraan, baik melalui munculnya BPIP (Badan Pembina Ideologi Pancasila) dan sekarang menginisiasi RUU HIP yang sangat membahayakan Pancasila," imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menyebut isu PKI dibuat untuk menjatuhkan Jokowi.
"Enggak ada [PKI]. Itu cuma isu-isu bohong aja. Isu-isu itu sebenarnya hanya untuk mendelegitimasi Kang Mas Jokowi. Yang selalu dituduh apapun, dia seakan-akan ada hubungannya sama PKI," ujar Poyuono menjawab pertanyaan isu kebangkitan PKI.
Pernyataan itu menuai kritik di media sosial. Bahkan tagar #TenggelamkanGerindra sempat muncul di Twitter. DPP Partai Gerindra pun berencana menyanksi Poyuono.
"Terkait statement Bapak Arief Poyuono yang belakangan ini beredar. Saya perlu tegaskan bahwa statement tersebut sama sekali tidak mewakili Partai Gerindra dan tidak mengatasnamakan Gerindra," kata dia melalui video yang diunggah di akun Twitter resmi miliknya @Habiburokhman, Rabu (17/6).
Menanggapi itu, Poyuno menyebut pernyataannya itu merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Statusnya sebagai pengurus partai pun tetap melekat.
"Indonesia itu negara demokratis setiap orang berhak mengeluarkan pendapat. Dan dijamin oleh konstitusi kita," tutur Poyuono, Rabu (17/6). []
