DEMOKRASI.CO.ID - Penolakan terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) kini mulai disuarakan kalangan masyarakat.
Seperti yang dilakukan Forum Masyarakat Betawi. Forum yang terdiri dari sejumlah elemen organisasi, antara lain Majelis Adat Betawi, Generasi Cinta Negeri (Gentari), Forum Silaturahmi Ta'mir Masjid dan Mushola Indonesia (Fahmi Tamami), Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ), Forum Komunikasi Mubaligh Betawi Jaya (FKOMBI Jaya), Wasiat Ulama, Jajaka Nusantara, dan FMMBI ini menyampaikan menyambangi kantor Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI untuk mendukung sikap penolakan yang sejak awal disuarakan PKS.
Rombongan diterima langsung oleh Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini dan Bendahara Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi. Menurutnya, kedatangan mereka menjadi wujud masih adanya perhatian masyarakat untuk menjaga Pancasila.
“Perhatian yang luas terhadap RUU HIP ini membuktikan besarnya tanggung jawab bersama bangsa ini dalam menjaga Pancasila sebagai filosofi negara, norma dasar, sumber hukum tertinggi, dan titik temu persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu izinkan kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi,” kata Jazuli di kantor Fraksi PKS DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6).
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah sikap disampaikan Forum Masyarakat Betawi. Pertama, mereka menilai RUU HIP telah disusupi anasir komunisme karena tidak mencantumkan TAP MPRS XXV/1966. Kedua, RUU HIP dinilai telah diinfiltrasi paham sekularistik karena melemahkan Pancasila, terutama sila kesatu.
Ketiga, mereka melihat RUU HIP telah memancing perdebatan ideologis yang bisa menimbulkan perpecahan dengan memunculkan kembali konsepsi Trisila dan Ekasila. Terakhir, RUU HIP merendahkan kedudukan Pancasila dengan mengaturnya pada level UU yang dianggap membuka ruang politisasi Pancasila.
Pernyataan sikap forum tersebut pun akan diterukan fraksi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada dengan tujuan agar RUU HIP dibatalkan.
“Fraksi PKS akan berupaya maksimal agar DPR membatalkan RUU HIP ini. Terlebih usul pembatalan ini telah disampaikan secara resmi oleh ormas-ormas Islam dan publik secara luas. Esensinya DPR ini adalah wakil rakyat, apa yang menjadi kehendak rakyat itu yang harus didengar dan dilaksanakan,” pungkas Jazuli. (Rmol)
