![](https://1.bp.blogspot.com/-ZlQzOkzZcsw/XuYjp9F0XUI/AAAAAAAES1U/VI8dIEeeDmIZmTkP_S5oBnOw9ingHhPDgCLcBGAsYHQ/s640/IMG-20200216-WA0259.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Gelombang menentang RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) tak terbendung. Bahkan, Kepala BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) yang mengundurkan diri, Yudi Latif, menegaskan bahwa RUU HIP yang digagas DPR itu ngawur semua.
“Ngawur semua! Nama RUU-nya aja sudah salah. Bahkan gak bisa bedakan antara kata Adil dalam sila kedua dengan Keadilan sosial di sila kelima. Seluruh uraian Keadilan sosial dalam RUU itu salah semua. Belum lagi soal substansi yang diatur dalam RUU ini. Pokoknya 80 persen isi RUU ini ngawur,” tegas Yudi Latif seperti dikutip obsessainnews (11/06).
Mantan Sekab Dipo Alam menegaskan bahwa pihaknya lebih percaya pernyataan Yudi Latief tersebut dari pada Kepala BPIP yang baru Yudian Wahyudi.
“Saya lebih percaya pada pendapat Prof Yudi Latief yang undur diri sebagai Ka BPIP: soal RUU HIP dianggapnya ngawur; daripada Prof Ka BPIP yang cium tangannya syahdu,” tulis Dipo Alam di akun Twitter @dipoalam49.
@dipoalam49 juga menyertakan foto “cium tangan syahdu” bergambar Yudian Wahyudi yang mencium tangan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, sambil membungkuk.
— Dipo Alam (@dipoalam49) June 14, 2020
Mendapat gelombang tekanan, apakah pengusul RUU HIP, PDIP berubah sikap? Apalagi melalui Maklumat MUI seluruh Indonesia mengkhawatirkan bangkitnya PKI melalui RUU HIP itu.
Kepada wartawan (14/06), Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan PDIP setuju dimasukkannya larangan terhadap ideologi Pancasila dalam ketentuan ‘menimbang’.
"Demikian halnya penambahan ketentuan menimbang guna menegaskan larangan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti marxisme-komunisme, kapitalisme-liberalisme, radikalisme serta bentuk khilafahisme, juga setuju untuk ditambahkan,” kata Hasto.
Hasto menambahkan: “Terhadap materi muatan yang terdapat di dalam Pasal 7 RUU HIP terkait ciri pokok Pancasila sebagai Trisila yang kristalisasinya dalam Ekasila, PDI Perjuangan setuju untuk dihapus."