DEMOKRASI.CO.ID - Tagihan listrik yang membengkak hingga 100 persen kembali dirasakan pelanggan PLN di bulan Juni ini.
Salah satu contohnya adalah yang dirasakan masyarakat disejumlah Provinsi Riau. Rerata mereka adalah pelanggan listrik dengan tegangan ampare 2.200 VA mengalami kenaikan hingga lebih dari Rp 1 juta, dari yang awalnya hanya membayar Rp 800 ribu hingga Rp 1 juta menjadi Rp 2 juta lebih.
Mereka melayangkan protes ke sejumlah rayon kantor PLN, karena menganggap PLN secara diam-diam menaikan tarif listrik untuk melakukan subsidi silang terhadap pelanggan yang mendapatkan diskon.
Fenomena ini mendapat komentar pedas dari Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS) Gde Siriana Yusuf, yang menyatakan pemerintah tidak berempati terhadap masyarakat di saat kondisi ekonomi krisis karena pandemi virus corona baru atau Covid-19.
"Pada saat masyarakat sedang sulit, tidak ada penghasilan semestinya pemerintah memperhatikan kesulitan hidup rakyat. Ini sama saja rakyat disuruh bertapa saat PSBB," kata Gde Siriana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (8/6).
Board Member of Bandung Innitiaves Network ini menyoroti penjelasan PLN, yang dianggapnya berdalih atas kenaikan listrik akibat aktivitas masyarakat semasa oenerapan Pembatasan Sosiaal Berskala Besar (PSBB) 2 bulan belakangan inu.
"PLN berdalih kenaikan tagihan listrik akibat aktivitas di rumah juga tidak bijak. Ini PSBB bukan mau masyarakat, tapi keinginan pemerintah. Sekolah dengan belajar online juga kan bukan mau siswa. Konsekuensinya ya penggunaan listrik lebih banyak," ungkapnya.
"Ini pemerintah sudah tidak mau menanggung makan, sewa kontrakan masyarakat, tapi masih juga minta kenaikan listrik," sambungnya.
Oleh karena itu, Gde Siriana meminta pemerintah untuk memperbaiki sistem penagihan penggunaan listrik. Pasalnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih belum stabil, karenanya butuh penyesuaian.
Solusi bahwa kenaikan dicicil juga bukan solusi yang tepat. Satu, karena perhitungan tagihan tersebut perlu dikoreksi lagi. Kedua, masyarat tetap saja perlu biaya ekstra untuk kenaikan listrik meski dicicil," tuturnya.
"Ini sama saja pemerintah enggak mau tahu derita rakyat. Terserah di rumah mau ngapain, bertapa aja di rumah agar tidak ada biaya! Rezim Jokowi tidak memahami apa yang sedang diderita masyarkat luas," pungkasnya. (Rmol)
