DEMOKRASI.CO.ID - Hasil survei lembaga arus survei Indonesia (ASI) menyebut 67,4 persen masyarakat merasa puas dengan pemerintahan Presiden Jokowi-Wakil Presiden Ma`ruf Amin.
Sialnya, 75,6 persen menginginkan adanya pergantian menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.
Survei itu sendiri dilaksanakan pada 9 hingga 12 Juni 2020. Jumlah responden sebanyak 1.000 responden di 34 provinsi di Indonesia.
Metode yang digunakan adalah wawancara melalui telepon. Sedangkan margin of error survei ini +/- 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Pengamat Politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, menyatakan, Presiden Jokowi harus mengakomodir aspirasi masyarakat yang ingin adanya pergantian atau reshuffle menteri ini.
Setidaknya kata dia, ada tiga kategori yang membuat publik tidak puas yakni ekonomi, politik dan hukum.
“Hal ini bisa jadi representasi kegelisahan publik, karena belakangan ada banyak masalah yang terkait dengan ketiga bidang itu,” katanya kepada wartawan, Sabtu, 20 Juni 2020.
Contohnya kata dia, proyeksi ekonomi terbaru yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yakni proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal II berpotensi menyentuh minus 3,8 persen.
Dia menilai tren memburuknya ekonomi bisa terjadi karena capaian kuartal 2 akan berefek pada kuartal 3 dan 4. Jika itu terjadi, negara terancam resesi.
“Kalau terjadi resesi, inflasi bisa tidak terkendali, harga bahan pokok melangit dan akhirnya kepuasan publik terhadap pemerintah akan jeblok. Untuk itu, pemerintah perlu reshuffle kabinet, utamanya di bidang ekonomi, kesehatan dan penegakan hukum,” ucapnya.
Selanjutnya kata dia, kementerian yang terkait dengan potensi ancaman inflasi itu antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan hingga Kementerian Koordinator Perekonomian.
Oleh karenanya menurut dia, Presiden Jokowi harus perkuat tim ekonominya.
“Ekonomi negara makin rapuh, presiden harus perkuat tim ekonominya. Kinerja Menko Perekonomian Airlangga Hartarto belakangan juga disorot KPK karena terkait program kartu pra-kerja,” ujarnya.
Terkait penegakan hukum dia menilai juga menjadi sorotan publik. Kasus dugaan suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan di mana tersangkanya masih buron yaitu Harun Masiku sebagai politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan salah satunya.
Dia juga mengamati hubungan Jokowi dengan Nahdlatul Ulama yang tampak renggan sejak diumumkannya nama menteri kabinet pada Oktober 2019. Maka, perlu jadi pertimbangan juga oleh Jokowi.
Menurut dia, keberadaan Maruf sebagai Wakil Presiden juga tidak begitu diberdayakan secara optimal oleh pemerintah. Sehingga, sikap kritis NU belakangan ini harus benar-benar diantisipasi oleh Jokowi.
“Banyak kelompok di internal NU yang kecewa karena tidak terakomodasi dalam kekuasaan. Jika kekecewaan di internal NU tidak terwadahi, pemerintahan Jokowi bisa kehilangan dukungan dan berhadapan dengan sejumlah faksi di internal NU yang selama ini sangat solid mendukungnya,” tuturnya.[ljc]
