![](https://1.bp.blogspot.com/-nMeqDE70wDE/XuzI0D-tfcI/AAAAAAAETqU/so_P3D4rfsYt7wLTY60I7XS-ay2B7jU-gCLcBGAsYHQ/s640/469929_01533619062020_sri_mulyani_copy.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Dasar prediksi ekonomi Indonesia lesu di kuartal II 2020 sebagaimana diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani dipertanyakan.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono mengurai, jika Sri Mulyani hanya memakai hitungan di atas kertas, laporan dari para pelaksana pemantau ekonomi nasional, juga pertimbangan badai institusi ekonomi dunia dan lokal, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia memang akan tumbuh minus 3,1 persen.
Tapi jika data yang dipakai adalah data real masyarakat, maka hasil yang akan diperoleh berbeda.
“Real data ekonomi di masyarakat akibat kebijakan PSBB yang diberlakukan di beberapa provinsi dan kabupaten, aktivitas perekonomian diperkirakan hanya turun di kisaran 30 persen dan ini fakta,” tegasnya kepada redaksi, Jumat (19/6).
Dia mengurai bahwa saat PSBB diterapkan, masih ada sektor usaha UMKM seperti warteg, pedagang kaki lima, pasar tradisional yang tetap beraktivitas. Contohnya, aktivitas ekonomi di pinggiran Jakarta masih tetap jalan seperti biasa, yang sepi hanya di sekitaran kawasan bisnis Jakarta saja. Begitu juga dengan provinsi lain yang memberlakukan PSBB.
Contoh kedua, adalah sektor pertanian dan perikanan yang tetap stabil dan justru mengalami peningkatan permintaan produksi. Ini karena aktivitas pasar tradisional, pasar online, dan supermarket tetap beroperasi.
“Ini bisa dibuktikan dengan meningkatnya transaksi diperbankan secara virtual dan factual yang justru meningkat untuk menjalankan aktivitas ekonomi,” tegasnya.
Selain itu ada juga unicorn di bidang jual beli online. Arief Poyouno menyebut platform ini banjir transaksi dan tentu saja dampak ekonomi yang tetap tumbuh.
“Belum lagi belanja di sektor alkes dan telekomunikasi yang meningkat. Termasuk menjamurnya penjualan masker hasil buatan industri UMKM uang bertebaran di jalan-jalan,” terangnya.
Namun demikian, Arief Poyuono sempat menyayangkan adanya kebijakan yang salah kaprah di saat PSBB, di mana usaha UMKM justru diminta tutup. Contohnya, usaha UMKM di Sentul, Bogor yang bergerak membuat dan mengumpulkan kertas semen didatangi petugas pemkab dan harus berhenti operasi.
“Lalu PSBB tidak disiapkan secara matang main perintah tutup untuk perusahaan yang beroperasi kalau buka didenda,” sambungnya.
“Dampaknya pengusaha dan perusahaan jadi banyak yang gulung tikar akibat tidak kuat bayar sewa kantor dan mengaji karyawannya,” sambung Arief Poyuono.
Program bantuan sosial dari pemerintah, lanjutnya, juga membawa dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi yang akan tetap bertumbuh di saat Covid 19.
Kembali ke prediksi Sri Mulyani. Arief Poyuono menilai bahwa menteri berpredikat terbaik dunia itu kurang plesiran. Jika saja Sri Mulyani keliling dan mencari data real, maka prediksi ekonomi bisa positif.
Ibu Sri mulyani mungkin jarang jalan keluar melihat-lihat aktivitas ekonomi saat PSBB,” tuturnya.
“Jadi kami yakin kalau pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tidak akan ke arah minus,” demikian Arief Poyuono.(rmol)