DEMOKRASI.CO.ID - Desakan warga, terutama keluarga tentara korban bentrokan di perbatasan Ladakh, agar Modi memberi hukuman kepada China, akhirnya mendapat respon positif dari perdana menteri India itu. Modi menyampaikan, India bebas mengambil langkah yang diperlukan.
Saat berpidato di hadapan para pemimpin partai politik oposisi dalam sebuah pertemuan, Jumat (19/6), Modi mengatakan, bahwa India sangat terluka dan marah atas insiden tersebut. India telah menyampaikan posisinya dengan jelas ke China melalui cara-cara diplomatik.
Meskipun India menginginkan perdamaian dan persahabatan, Modi menekankan bahwa prioritas India adalah melindungi kedaulatan negara.
Menurut Modi, selama ini India mendapatkan tekanan dari luar pada saat negara itu mulai mengembangkan infrastrukturnya di perbatasan, seperti dikutip dari Melansir South China Morning Post.
Pertempuran itu adalah bentrokan mematikan pertama antara kedua negara dalam 45 tahun terakhir, sejak empat tentara India tewas dalam serangan di sepanjang perbatasan de facto pada tahun 1975.
Sebanyak 20 tentara India tewas, dan belasan lainnya luka serius.
Kelompok-kelompok nasionalis garis keras yang terkait Partai Bharatiya Janata yang mendukung Perdana Menteri Narendra Modi telah meningkatkan seruan untuk memboikot barang-barang China dan pembatalan kontrak dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok.
"Dalam situasi saat ini, masalah China tidak boleh dianggap enteng. Dalam banyak kasus, mungkin ada uang China yang diinvestasikan, tapi saya pikir hal-hal biasa yang kita beli dari pasar, kita harus memastikan untuk menghindari produk-produk China," kata Menteri Urusan Makanan dan Konsumen India Ram Vilas Paswan kepada Economic Times seperti dikutip dari Reuter.[rmol]
