DEMOKRASI.CO.ID - Puluhan organisasi Masyarakat (Ormas) dari lintas agama yang tergabung dalam Gerakan Pengawal Maklumat Majelis Ulama Indonesia (GP-MUI) menolak dengan keras rancangan Undang-udang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Mereka beranggapan Pancasila sudah mutlak dan tak boleh direcoki dan diubah.
Apalagi kata mereka pembahasan tentang RUU HIP jelas menurunkan harkat dan martabat serta menurunkan kelas daripada haluan ideologi pancasila yang merupakan landasan konstitusional yang tinggi dalam UUD 1945 dan merupakan sumber dari segala sumber hukum.
Front Pembela Islam (FPI) yang juga turut dalam gerakan ini mengingatkan supaya lembaga terkait yang saat ini sedang membahas RUU HIP untuk menghentikan kegiatannya. Bila mana mereka tetap ngotot, maka pihaknya juga akan menuntut agar piagam Jakarta juga diterapkan dalam kehidupan bernegara
“Maka jangan salahkan kami bila umat islam meminta agar 7 kalimat itu dikembalikan yang sudah diikhlaskan demi bangsa ini,” kata Ketua FPI Sulsel Habib Muhsin, Minggu (21/6/2020).
Perwakilan dari Umat Nasrani yang juga merupakan pendeta dari Gereja Protestan, Niko ikut menolak RUU HIP ini, menurutnya Pancasila ini sudah selesai dan mutlak untuk dipedomani tanpa perlu dibuatkan lagi undang – undang.
”Pancasila sudah selesai, NKRI harga mati, kami sebagai anak pejuang akan ikut memperjuangkan bila RUU ini tetap dilaksanakan,” katanya.
Seneda dengan Niko, Perwakilan dari Umat Budha Putut mengatakan agama budha adalah agama yang paling bergam, dan pancasila sudah menjaganya dengan baik.
”Pancasila kami mohon jangan diutak atik. Hindu beraneka ragam, pancasila sudah menjaganya, bila ada yang utak atik, kami akan ikut memperjuangkannya,” katanya
Sementara itu, perwakilan dari pemuda Muhammadiyah dan Laskar Merah Putih kota Makassar sangat menyayangkan para pihak yang berinisiatif untuk membuat RUU HIP.
Menurut mereka Negara ini adalah, negara yang paling aman, yang paling sejuk dan toleransi yang tinggi karena mempedomani pancasila.
”tapi kenapa harus diutak atik lagi, kalau mereka tetap memaksa kami akan bersama sama dengan para orang tua kami, para ulama untuk ikut bersama sama dalam menolak RUU HIP ini,” tutup Ketua Laskar Merah Putih Kota Makassar Maulana Yusdianto. (*)
