DEMOKRASI.CO.ID - Forum Orang Tua Murid SMP memprotes aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA DKI tahun 2020. Mereka curhat di hadapan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria hingga anggota DPRD DKI Jakarta.
Pantauan detikcom, Kamis (11/6/2020), empat orang perwakilan dari Forum Orang Tua Murid. masuk ke ruang kerja Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta.
Juru Bicara Forum Orang Tua Murid Dewi Julia mengatakan salah satu satu yang menjadi poin keberatan adalah soal batas usia. Menurutnya, usia yang paling tua yang menjadi prioritas di PPDB SMA DKI tahun 2020 ini.
Kami melihat dari sistem zonasi tidak sesuai dengan semangat zonasi yang mana harusnya zonasi itu berdasarkan jarak dan berdasarkan nilai yang diraih siswa, tapi sistem yang ada di DKI hanya melihat usia," ujar Dewi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (11/6/2020).
Dengan bertemu Wakil Gubernur, Forum Orang Tua Murid SMP berharap aturan usia itu bisa dihilangkan. Jadi, siswa yang jarak rumah dan nilainya baik bisa masuk ke sekolah terdekat dengan sistem zonasi.
Menurut Dewi, aturan untuk memprioritaskan usia yang paling tua merupakan tindakan tidak adil. Sebab, hal itu bertentangan dengan prinsip sistem zonasi yakni melihat jarak rumah dan nilai siswa.
"Mengenai masalah PPDB, penerimaan siswa dari SMP ke SMA yang kami melihat dari sistem zonasi itu tidak sesuai dengan semangat zonasi, yang mana seharusnya itu berdasarkan jarak dan berdasarkan nilai yang diraih oleh putra-putri kita. Tetapi di sistem zonasi di DKI itu melulu hanya melihat usia," ucap Dewi.
"Sehingga dari kami ada ketidakadilan di sini, karena tidak semua anak-anak mempunyai usia yang tua, ada beberapa anak-anak yang usianya mungkin bukan usia yang tua, tetapi mereka punya prestasi yang bagus kami ingin bisa menjembatani untuk semua anak," sambungnya.
Menurutnya, Forum Orang Tua Murid SMP juga sudah membuat petisi penolakan prioritas usia di PPDB SMA DKI tahun 2020 ini. Dalam petisi itu, kata Dewi, sudah ada 90 persen yang menolak.
"Forum orang tua sudah membuat petisi yang sudah mendapat respon yang baik juga dari masyarakat dan 90 persen masyarakat menolak sistem zonasi dengan melihat umur. Karena memang zonasi melihatnya dari jarak, setelah jarak baru nilai rapor, karena sekarang tidak ada UN, jadi mungkin ke nilai rapor selama lima semester," ujar Dewi.
Setelah menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Forum Orang Tua Murid SMP mengunjungi DPRD DKI Jakarta. Kunjungan ke DPRD untuk menyampaikan protes mengenai prioritas usia yang ada di aturan PPDB SMA DKI tahun 2020 diubah.
"Iya, kita mau ke DPRD," ujar Dewi.
Dewi menyampaikan, di DPRD DKI, pihaknya akan menyampaikan pokok keberatan terkait aturan PPDB SMA DKI tahun 2020. Dengan bertemu DPRD, Dewi berharap akan ada jalan keluar dari protes yang selama ini dilakukan.
"Penekanan lagi karena bahwa kami ingin persoalan ini betul-betul ingin ada jalan keluarnya, jadi tidak hanya menjadi diskusi kita saja, tapi harus jalan keluar segera," katanya.(dtk)
