DEMOKRASI.CO.ID - Gelontoran dana ratusan triliun rupiah terus menerus disampaikan pemerintah untuk menghadapi gelombang darurat ekonomi. Namun demikian, publik tidak tahu persis strategi seperti apa yang sebenarnya sedang ditempuh.
“Kita hanya disajikan meroketnya angka kosong asumsi APBN Darurat Covid-19, dari Rp 405,1 triliun menjadi Rp 905,1 triliun,” ujar aktivis Haris Rusly Moti, Selasa (23/6).
Tidak hanya strategi pemerintah yang masih bersembunyi atau disembunyikan, pemerintah juga terkesan menutup informasi terkait alokasi APBN Darurat Covid-19 untuk selamatkan oligarki korporasi besar yang sekarat akibat kredit macet.
Sementara di satu sisi, kondisi penanganan Covid-19 memprihatinkan. Sebab, gembar-gembor dana insentif untuk dokter dan petugas kesehatan yang dijanjikan oleh pemerintah masih belum cair.
“Sangat perih. Bahkan santrinya Kiai Cholil Nafis juga ditarik duit Rp 400.000 untuk rapid test,” kesal mantan ketua umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu.
Rapid test berbayar tinggi itu bukan saja memprihatinkan. Tapi juga menyisakan tanda tanya mengingat Badan Intelijen Negara (BIN) telah menyerukan sedang membuat rapid test gratis.
“Semakin aneh, karena pemerintahan malah mengutamakan subsidi Rp 2,78 triliun untuk industri biofuel-nya oligarki sawit,” tutupnya. []
