DEMOKRASI.CO.ID - Dari awal pemerintah tidak membuat regulasi yang sesuai kebutuhan masyarakat, dan tanpa riset yang memadai dalam menangai pandemik Covid-19.
"Sehingga semuanya bias dan hal ini terbukti dari persoalan penanggulangan Covid 19 di rumah ibadah seperti masjid. Seakan-akan masjid seperti biangnya penyebaran. Padahal tidak terbukti persentasenya kecil dibandingkan pasar dan mall," kata pengamat politik, M. Rizki Azmi kepada redaksi, Kamis (4/6).
Demikian disampaikan Direktur Legal Culture Institute (LeCI) ini menanggapi pernyataan mantan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla yang menyebutkan penerapan protokol kesehatan di masjid lebih mudah diatur dibandingkan pasar atau mal.
Menurut Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu, Indonesia memiliki roh keagamaan, sehingga rumah ibadah harus dibuka lebih dulu ketimbang pasar atau mal.
"Nanti setelah ini (masjid), baru kantor dan mal bisa buka. Setelah masjid buka, gereja buka, silakan yang lain buka. Harus ada rohnya bangsa ini. Buat apa kita peringati 1 Juni Pancasila kalau kita tidak melaksanakan Ketuhanan Yang Maha Esa," kata JK saat meninjau penyemprotan desinfektan di Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta pada Rabu, (3/6).
Rizki Azmi menyebutkan, dari absurdnya regulasi terkait Covid-19, maka menjadi kewajaran JK menyindir dan kesal melihat lamban dan tidak terukurnya penanganan pandemik ini.
"JK sudah malang melintang di birokrasi, pernah menjadi Menko Kesra, wakil presiden di saat penanggulangan bencana di zaman SBY, penyelesaian konflik Aceh, Ketua PMI dan terkhusus Ketua DMI yang kemudian bisa mengukur bagaimana penanggulangan bencana yang diukur dengan impact ekonomi," tuturnya.
Dan terlepas dari merenggangnya hubungan JK-Jokowi, jelas Rizki Azmi, potensi masukan JK dalam pemerintah Jokowi harus diperhitungkan, karena selain mantan Wapres, dia juga pengusaha dan ekonom yang sangat paham dampak seperti apa yang menyebabkan lemahnya pertumbuhan ekonomi.
"Dan kalau diukur dalam standar prioritas barangkali pembukaan mall bukanlah satu-satunya jalan utama. Pertanyaanya kenapa harus mall yang menjadi ceremonial new normal. Ada apa Jokowi dengan pengusaha-pengusaha tersebut? Barangkali ini yang terpikir oleh masyarakat. Sementara masjid dan tempat ibadah masih belum jelas juntrungannya dan terkesan terjadi diskriminasi antara persoalan sosial keagamaan dan sosial ekonomi," tutur dia.
Menurut Rizki Azmi, lagi-lagi Jokowi mendowngrade dirinya di saat perayaan Pancasila pada tanggal 1 Juni dan mengenyampingkan frasa "Ketuhanan yang Maha Esa" seharusnya dari masjid yang dipakai oleh umat Islam terbesar di Indonesia, Jokowi harus memulai kebijakan besarnya.
"Dan menjadikan warga muslim sebagai campaign penanganan Covid-19," tutupnya. (*)
