DEMOKRASI.CO.ID - Kritikan pedas yang disampaikan anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu kepada pemerintah terkait anggaran dana corona yang jumlahnya ratusan triliun, terus menjadi sorotan.
Masinton yang menyatakan pemerintah jangan seperti Verrenigde Oostindische Compagnie (VOC) di zaman kolonial Belanda, adalah sinyal dinamika politik di internal koalisi pemerintah. Mengingat, Masinton merupakan kader PDIP yang juga merupakan partai Presiden Joko Widodo bernaung.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai kritikan Masinton mengindikasikan hubungan partainya dengan pemerintah sedang tidak baik-baik saja.
"Kritik MP (Masinton Pasaribu) merupakan hal yang wajar. Karena tugas wakil rakyat memang mengkritisi kebijakan pemerintah yang salah arah. Namun memang, kritik MP sepertinya ada tanda-tanda ketidakakuran antara PDIP dengan Jokowi," kata Ujang Komarudin saat berbincang dengan redaksi, Senin (22/6).
Pengamat politik jebolan Universitas Indonesia (UI) ini menilai, ketidakharmonisan PDIP dengan pemerintah ini merupakan hal wajar dalam dunia politik. Sebab, fluktuasi hubungan politik meskipun menjadi partai penguasa terkadang ada saja yang tidak sejalan dengan apa yang diinginkan.
"Mungkin saja sedang ada friksi. Atau hubungannya sedang tidak baik. Dan dalam politik, hubungan kekuasaan itu kadang naik dan turun. Terkadang juga panas dan adem. Bahkan bisa marah-an sekaligus juga rangkul-rangkulan," tutur Ujang Komarudin.
Namun lebih jauh daripada itu, Ujang Komarudin menyatakan bahwa kritik yang disampaikan Masinton bisa terjadi karena sejumlah faktor.
"Bisa suara pribadi. Bisa juga diperintah partai untuk bersuara. Yang tahu tentu MP sendiri," ucapnya.
Namun yang jelas, lanjut Ujang Komarudin, kritik tersebut memberikan sinyal politik bahwa hubungan antara PDI Perjuangan selaku partai pendukung pemerintah sedang tidak baik-baik saja dengan pemerintah itu sendiri.
"Bisa saja memang hubungan PDIP dengan Jokowi sedang tak harmonis," pungkasnya.
Masinton Pasaribu dalam webinar DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) bertema "Pandemik Cobid-19 di Mata Aktivis Lintas Generasi, Sudut Pandang Kini dan Mendatang", Selasa (16/6), meminta agar pemerintahan saat ini tidak bertindak lebih parah dibandingkan Perusahaan Dagang Hindia Belanda atau Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang pernah menguasai Indonesia di masa lalu.
"Gue bilang, meskipun saya berada dalam partai pemerintah, tapi saya melihat pemerintahan hari ini juga arahnya kalau kita gak awasin, pemerintah ini tidak tunggal ya, dia koalisi apa segala macam harus kita awasi betul bagaimana negara harus bener. Jangan lebih parah dari VOC saya katakan," kata Masinton. []
