DEMOKRASI.CO.ID - Derektur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie, menganggap kritikan politikus PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, kepada Menteri BUMN, Erick Tohir tidak nyambung. Pasalnya, Adian di DPR duduk di Komisi I, sementara BUMN bermitra dengan Komisi VI DPR.
“Jadi memang kurang nyambung,” kata Jerry kepada wartawan di Jakarta, hari ini (15/6). Kritikan dalam negara demokrasi adalah hal yang wajar, namun Jerry mengingatkan agar kritikan tidak didasari sakit hati.
“Bagian Tipikor juga adalah menggunakan power atau kekuasaan untuk menempatkan jabatan,” ujar Jerry. Sebagai anggota dewan, Adian diingatkan agar tidak menggunakan alat legislatif dan partai untuk mencapai kepentingan pribadi.
Jerry mengungkapkan, Erick Tohir merupakan menteri yang antitipan. Terlebih lagi, Erick sering mengevaluasi bawahannya. Mislanya Erick Tohir mencopot jubir presiden, Fajroel Rahman, sebagai komut di salah satu perusahaan plat merah itu. Padahal Fajroel adalah orang dekat Presiden Joko Widodo.
Adian sempat mengeritik kenaikan utang BUMN. Ia membandingkan utang luar negeri BUMN sebesar Rp5.600 triliun dengan utang luar negeri Malaysia yang hanya setara Rp3.500 triliun.
Tak lama setelah kritikan itu menjadi perbincangan hangat di ruang publik, Adian dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Negara pada Jumat (12/6). Pembicaraa Adian dengan Jokowi berlangsung tertutup sekira 1 jam 10 menit. Keduanya berbicara empat mata tanpa didampingi pihak lain.
Staf Adian, Musyafaur Rahman, mengatakan, dua kader PDI Perjuangan itu membahas situasi terkini di Kementerian BUMN. Adian menyoroti soal utang BUMN serta meminta pemerintah memberi perhatian ke UMKM, bukan BUMN. []
