DEMOKRASI.CO.ID - Ada pihak yang memberikan uang kepada politisi senior Partai Demokrat Subur Sembiring untuk menggelar kongres tandingan.
Itu terjadi setelah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 pada 15 Maret 2020 lalu.
Demikian disampaikan pendiri Partai Demokrat Ahmad Mubarok dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (10/6/2020).
Kendati demikian, Ahmad Mubarok tak mengetahui persis siapa dan berapa jumlah uang yang diberikan kepada Subur Sembiring.
“Ada yang kasih duit sama dia. Kasih duit berapa katanya untuk biaya (bikin kongres). Enggak tahu dari siapa, dia (Subur) pernah bilang ada dana (untuk kongres tandingan), sesudah kongres,” katanya.
Akan tetapi, rencana kongres tandingan itu urung digelar lantaran hanya segelintir kader partai berlambang bintang mercy itu mau mengikuti Subur.
“Enggak ada yang dengerin, enggak laku, enggak ada kader Demokrat ikut. Paling dia bangsa berlima atau berenam,” bebernya.
Kemudian, Subur memilih menemui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Langkah itu, kata Mubarok, lantaran Subur kecewa karena permintaannya ditolak Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dalam permintaan itu, sambung Mubarok, Subur meminta SBY agar memberikan posisi Sekjen Partai Demokrat kepada dirinya.
Bahkan, lanjutnya, permintaan itu diklaim Subur merupakan wasiat pendiri Partai Demokrat almarhum Ventje Rumangkan.
“Dia kecewa, datang ke SBY maunya jadi Sekjen di kongres. Katanya atas wasiat Ventje Rumangkang begitu,” sebut Mubarok.
Sementara, pertemuan dengan Yasonna dan Luhut itu disebut Mubarok atas insisiatif Subur sendiri.
“Bukan atas undangan dari Yasonna dan Luhut,” tuturnya.
Sebelumnya, politisi Patai Demokrat Andi Arief menyinggung Subur Sembiring yang berkunjung menemui Luhut Binsar Pandjaitan.
Cuitan Andi itu didasari atas pertemuan sejumlah politisi senior Partai Demokrat dengan Luhut di kantornya.
“Saya heran, koq orang gila bisa diterima Pak Luhut di ruang kerja pemerintahan,” cuit Andi melalui akun Twitter pribadinya @AndiArief__, Selasa (9/6).
Politisi Partai Demokrat lainnya, Rachland Nashidik tak ketinggalan ikut mengomentari.
“Yang satu merasa boleh urus apa saja padahal tidak. Yang lain merasa punya urusan padahal tidak. Dua-dua cuma merasa,” sindir Rachland melalui akun Twitternya @RachlanNashidik.
Dia juga membantah bahwa SK kepengurusan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belum disahkan.
Bahkan, ia berspekulasi bahwa Luhut tengah bersekutu untuk mengobok-obok partai berlambang bintang mercy itu.
“Bohong SK Menkumham belum keluar. Cek saja menterinya. Pak Luhut bersekutu ngobok Demokrat dengan orang tersangkut kasus penipuan?” tulisnya.
Sementara, Wakil Sekjen Partai Demokrat, Renanda Bachtar melalui akun Twitternya @renandabachtar mempertegas pernyataan Rachland Nashidik.
Renanda memastikan, bahwa SK kepengurusan Partai Demokrat sudah dikeluarkan Menkumham Yasonna Laoly.
“Menkumham Yasonna Laoly pun mengaku bahwa kepengurusan Partai Demokrat periode 2020-2025 itu sudah disahkan oleh pihaknya,” tegasnya.
“”Sudah lebih dua minggu lalu,” kata Yasonna Laoly dikonfirmasi SINDOnews,” cuit Renanda mengutip pemberitaan dimaksud.
Sebelumnya, sejumlah politikus senior Partai Demokrat melakukan pertemuan dengan Luhut Binsar Pandjaitan di kantornya, Senin (8/6) kemarin.
Salah satu politisi senior Partai Demokrat yang ikut dalam pertemuan tersebut adalah Subur Sembiring.
Subur Sembiring mengatakan, salah satu yang dibahas dalam pertemuan itu adalah belum disahkannya kepengurusan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY.[psid]
