DEMOKRASI.CO.ID - Ribuan orang turun ke jalan menyampaikan aspirasi penolakan terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) pada Rabu (24/6) kemarin.
Ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunisme (ANAK) NKRI itu menuntut DPR RI agar RUU HIP dihapus dari prolegnas. Bahkan, meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menggelar sidang istimewa untuk menurunkan Presiden Joko Widodo.
Aksi yang digelar di depan Gedung DPR/MPR RI itu berlangsung sejak siang hingga sore hari. Namun, jelang berakhir, peserta aksi membakar bendera bergambar palu arit dan bendera PDIP.
Menanggapi itu, analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menilai unjuk rasa merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi UUD 1945.
"Jadi sah-sah saja dilakukan oleh siapapun, termasuk unjuk rasa (demonstrasi) yang dilakukan oleh ribuan umat Islam yang menolak RUU HIP di depan gedung DPR/MPR RI," ucap Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (26/6).
Ubedilah lantas mengurai bahwa massa yang tergabung dalam ANAK NKRI merupakan anggota dari berbagai organisasi masyarakat (ormas) Islam seperti FPI, PA 212, dan GNPF-Ulama. Di mana pada Pilpres 2019 lalu, kelompok ini adalah pendukung Prabowo Subianto.
“Kini, massa aksi tersebut tidak ada korelasi langsung dengan Prabowo, sebab Prabowo saat ini menjadi bagian utama dari pemerintahan. Namun demikian mereka adalah simpatisan Prabowo," jelas Ubedilah.
Meski begitu, Ubedilah menilai bahwa Prabowo yang kini menjadi Menteri Pertahanan punya ruang yang besar untuk menampung aspirasi para simpatisannya itu.
Artinya, aksi di depan gedung DPR yang berujung pada pembakaran bendera PDIP, yang tidak lain adalah rekan koalisi partai Prabowo di pemerintahan, bisa dihindari. Terlebih jika mantan Danjen Kopassus itu bisa terus hadir di tengah para pendukungnya yang kini berjuang menjaga Pancasila.
"Pada konteks simpatisan itulah ada ruang yang mungkin bagi Prabowo untuk menerima aspirasi dan ide mereka. Bahkan mungkin Prabowo masih ada ruang untuk mengendalikan mereka," terang Ubedilah.
Namun demikian, sambung Ubedilah, di saat rakyat khususnya simpatisannya membutuhkan, Prabowo sedang tidak berada di Indonesia, melainkan tengah berkunjung ke Rusia.
"Tetapi saat demonstrasi berlangsung, Prabowo rupanya tidak ada kontak dengan mereka," pungkas Ubedilah.(rmol)
