![](https://1.bp.blogspot.com/-Yxl7iSoqErg/Xt42Mdzev1I/AAAAAAAERgU/AOpSJsUUP0YTgiXjt-biu92Dr7ricw-JwCLcBGAsYHQ/s640/52520-gubernur-dki-jakarta-anies-baswedan-youtube-pemprov-dki-jakarta.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menampik media asing The Economist yang menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai rival bagi Presiden Joko Widodo. Apalagi ketika kiprah Anies mengatasi pandemi dinilai hanya memanfaatkan situasi untuk keuntungannya.
Mardani menegaskan, Anies bukan merupakan rival Jokowi. Terkait penanganan pandemi di Jakarta, ia menilai hal tersebut memang sudah menjadi tugas Anies sebagai gubernur untuk memastikan keselamatan warga di ibu kota.
"Mas Anies bukan rival Pak Jokowi. Mas Anies sedang berusaha menjaga rakyat DKI agar selamat menghadapi Covid-19," kata Mardani dihubungi, Senin (8/6/2020).
Mardani yang juga anggota DPR itu kemudian menyoroti kinerja Anies yang ia nilai memang lebih pro aktif dibandingkan pusat. Namun, kembali lagi ia mengatakan hal tersebut semata-mata memang sudah menjadi tugasnya, bukan justru ingin menjadi rival bagi Jokowi.
"Jika ada beberapa kebijakan Mas Anies lebih pro aktif dibanding pemerintah pusat itu disebabkan karena semangat menjaga Jakarta sebagai pintu masuk Indonesia. Jika Jakarta terjaga maka Indonesia akan terjaga," katanya.
Diketahui, media internasional yang berbasis di London, Inggris, The Economist menyebut Gubernur Anies Baswedan adalah rival baru bagi Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Dalam artikel berjudul "Indonesia’s president has a new rival" yang terbit di economist.com, Sabtu (6/6/2020), surat kabar itu berpendapat Anies memanfaatkan pandemi virus corona Covid-19 untuk keuntungannya.
The Economist menjelaskan persaingan Jokowi dan Anies mulai muncul ketika sang gubernur selama berminggu-minggu sejak 2 Maret mendesak pemerintah pusat untuk bertindak menanggapi Covid-19.
Namun pemerintah Indonesia awalnya ragu-ragu ketika virus itu menyebar. Akhirnya, pada tanggal 31 Maret, presiden mengumumkan keadaan darurat nasional.
Penguncian wilayah atau dikenal PSBB pun harus melalui izin dari Kementerian Kesehatan atau pemerintah pusat.
Bagi Anies, "Ini seperti kami mengusulkan proyek yang membutuhkan studi kelayakan. Tidak bisakah kementerian (kesehatan) melihat bahwa kita menghadapi peningkatan jumlah kematian? Apakah itu tidak cukup?"
Menurut The Economist, itu satu tamparan awal dari Anies kepada Presiden.
Jokowi menyatakan bahwa gubernur tidak memiliki wewenang untuk melakukan penguncian wilayah. Tapi, keesokan harinya Jokowi mengumumkan prosedur PSBB untuk membatasi pergerakan orang.
Surat kabar asal Inggris itu menilai Anies telah mengambil peran Prabowo Subianto yang sebelumnya menjadi rival Jokowi. Sejak Prabowo masuk dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan, otomatis satu saingan Jokowi tidak ada.[sr]