DEMOKRASI.CO.ID - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menanggapi adanya desakan agar Presiden Jokowi mundur yang disampaikan sejumlah ormas yang menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila saat berunjuk rasa di depan gedung DPR pada Rabu (24/6/2020) lalu.
Menurutnya, desakan agar Jokowi mundur dari jabatannya hanya berasal dari kelompok kecil dan justru membuat suasana di Indonesia menjadi gaduh di tengah pemerintah sedang menangani wabah Corona Covid-19.
"Itu kelompok kecil saja yang memang dari dulu bikin suasana keruh. Negara kita sedang dingin, kondusif supaya bisa menyelesaikan covid-19 sekarang," ujar Donny saat dihubungi Suara.com, Kamis (25/6/2020).
Diketahui, Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggelar aksi penolakan RUU HIP dan mendesak MPR menggelar sidang istimewa memberhentikan Presiden Jokowi.
Namun, ia menyayangkan ada kelompok yang membuat gaduh dengan menggelar aksi demo RIP di tengah pemerintah yang tengah fokus menangani Covid-19. Kata Donny, seharusnya aspirasi masyarakat bisa diselesaikan dengan proses politik di DPR.
"Malah bikin gaduh dan mempersoalkan sesuatu yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan proses politik di parlemen," ucap dia.
Donny menegaskan tuntutan kepada pemerintah tersebut salah alamat. Sebab, kata Donny, RUU HIP merupakan inisiatif DPR bukanlah inisiatif pemerintah. Bahkan pemerintah sudah meminta agar pembahasan ditunda.
"Salah alamat ya, karena RUU (HIP) inisiatif DPR, bukan inisiatif pemerintah. Pak jokowi kan sudah memerintahkan agar ditunda, lebih menampung berbagai masukan dari berbagai pelaku kepentingan. Jadi saya kira kalau sampai pemakjulan Presiden itu salah alamat kebablasan," katanya. []
