DEMOKRASI.CO.ID - Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan akhirnya mengungkap alasan batalnya debat dengan Rizal Ramli soal utang negara. Sebelumnya, kubu Rizal Ramli menyatakan ada persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh Luhut.
Juru Bicara Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengungkapkan bahwa pihak Luhut sebenarnya sudah mengundang Rizal Ramli untuk bertemu pada 11 Juni 2020, berbarengan dengan dosen senior Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Djamester Simarmata. Namun pihak Rizal Ramli tak datang.
"Pak Luhut mengajak mereka yang punya data dan analisa soal utang pemerintah untuk datang bertemu. Sebagaimana diketahui Pak Djamester merespons ajakan ini di media, dan pak Luhut menyambut baik diskusi dengan Pak Djamester, dan diatur lah pertemuan tanggal 11 Juni 2020. Sehari menjelang pertemuan dimaksud, muncul berita Pak Rizal Ramli melalui promotornya ingin melakukan debat dengan Pak Luhut. Pak Luhut hari itu juga mengundang Pak Rizal Ramli untuk ikut pertemuan dengan Pak Djamester tanggal 11 Juni 2020, toh isu yang akan dibahas sama. Namun pihak Pak Rizal Ramli menyatakan tidak bisa tanpa memberikan penjelasan," kata Jodi kepada kumparan, Selasa (16/6).
Pihak Rizal Ramli kemudian mengajukan permintaan lanjutan untuk menyelenggarakan kejuaran debat. Namun menurut Jodi, promotor yang akan menyelenggarakan merupakan pendukung Rizal Ramli. Komposisi juri yang ditawarkan kubu Rizal Ramli pun menurut Jodi berat sebelah. Karena itu, pihaknya tak mau menanggapi karena debat seperti itu hanya akan jadi debat kusir dan sirkus politik, bukan untuk mencari solusi.
"Komposisi juri 1 orang dari kubu Pak Luhut, 1 orang dari kubu Pak RR, dan 1 dari pihak promotor, menurut kami konyol kalau ditanggapi, karena beberapa pertimbangan. Pertama, pemerintah terbiasa berdiskusi atau berdebat untuk cari solusi, karena pemerintah tidak punya waktu untuk selalu berdebat kusir. Kedua, tuntutan agar apabila kalah maka tim ekonomi kabinet mundur, sementara mereka hanya berjanji berhenti mengkritik (dengan juri yang berat sebelah ke mereka) menunjukkan karakter yang tidak sportif, motif politis serta kebiasaan menciptakan sirkus politik," tegasnya.
Lebih lanjut, Jodi menegaskan bahwa Luhut terbuka dengan kritik dari semua pihak yang memiliki data dan solusi yang memadai serta tidak bermotif politik.
"Kalau punya data, mari datang lah untuk berdiskusi/berdebat untuk mencari solusi tanpa agenda-agenda politik tertentu," pungkasnya. []
