DEMOKRASI.CO.ID - Korea Utara menolak tawaran Korea Selatan untuk melakukan perundingan terkait ketegangan di antara keduanya dan enggan mengirim utusan khusus menyelesaikan persoalan tersebut.
Alih-alih, seperti dilaporkan KCNA pada Rabu (17/6), Korea Utara berkomitmen untuk mengirim pasukan ke perbatasan, Zona Demiliterisasi (DMZ), sebagai langkah untuk membatalkan perjanjian perdamaian antar-Korea.
Sehari sebelumnya, Selasa (16/6) pukul 14.50 waktu setempat, Korea Utara telah meledakkan kantor penghubung antar-Korea yang terletak di kota perbatasan, Kaesong.
Melansir Reuters, pada Senin (15/6), Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in mengatakan akan mengirimkan penasihat keamanan nasionalnya, Chung Eui-yong dan kepala mata-mata, Suh Hoon untuk melakukan pembicaraan.
Kendati begitu, petinggi Partai Pekerja Korea (WPK) sekaligus adik perempuan Kim Jong Un, Kim Yo Jong menolak tawaran yang dianggapnya tidak bijaksana tersebut.
"(Moon) sangat suka mengirim utusan khusus untuk 'mengatasi krisis' dan sering mengajukan proposal tidak masuk akal, tetapi dia harus memahami dengan jelas bahwa trik seperti itu tidak akan lagi bekerja pada kita," bunyi laporan KCNA.
"Solusi untuk krisis antara Utara dan Selatan saat ini yang disebabkan oleh ketidakmampuan dan ketidakbertanggungjawaban pihak berwenang Korea Selatan adalah tidak mungkin dan itu dapat dihentikan hanya ketika harga yang pantas dibayarkan," sambung laporan tersebut.
Dalam laporan lainnya pada Rabu, jurubicara untuk Staf Umum Tentara Rakyat Korea (KPA) mengatakan akan mengirim pasukan ke Gunung Kumgang dan Kaesong di dekat perbatasan.
Ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan sendiri dipicu oleh aksi para pembelot yang menyebarkan selebaran propaganda di perbatasan. Korea Utara yang geram telah meminta Korea Selatan untuk menghentikan aksi para pembelot.
Meski Korea Selatan telah menghukum kelompok pembelot, nyatanya mereka masih melakukan aksi yang sama. (Rmol)
