DEMOKRASI.CO.ID - Ketua Fraksi NasDem, Ahmad Ali, menilai pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) tak perlu dilanjutkan jika menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. RUU itu memang memantik polemik di masyarakat karena dinilai mereduksi nilai-nilai Pancasila.
“Kalau UU ini tidak mendesak, untuk apa kemudian harus kita bahas hari ini? Kalau UU ini kemudian membuat kegaduhan, ngapain kita teruskan? Jadi, ini juga pelajaran buat DPR,” kata Ali di Jakarta, Jumat (19/6).
Selain menjadi pelajaran bagi para dewan, polemik RUU HIP juga harus menjadi pelajaran bagi partai-partai politik. Orientasi dan cara berpikir DPR dan partai politik harus mendengarkan anspirasi dari masyarakat.
“Jangan kemudian DPR dan partai politik, ayolah sekarang lebih banyak mendengar. Lebih banyak bertemu dengan masyarakat, kemudian dari pertemuan itu kita tahu apa keinginan masyarakat. Karena saya bisa memahami kenapa ada tokoh-tokoh, kemudian ormas, begitu reaktifnya menghadapi situasi ini. Karena kita masih ingatlah tragedi kemanusiaan yang melanda negeri ini, sehingga membuat kita waspada,” katanya.
Menurut Ali, kalau pemerintah tegas sejak awal menolak RUU HIP, maka persoalan tidak akan berlarut-larut. “Sebenarnya kalau pemerintah punya sikap yang lebih tegas, tentang RUU HIP ini, kalau dianggap membuat kegaduhan berpotensi membuat konflik, sebaiknya pemerintah menyurati DPR saja, menyatakan tidak setuju untuk dibahas. Selesai ini,” ucap Ali. (*)
