DEMOKRASI.CO.ID - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan untuk memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun perpanjangan itu diterapkan secara berkala dan masuk dalam masa transisi.
Ternyata keputusan itu memberikan dampak terhadap pergerakan nilai tukar rupiah. Keputusan itu menunjukkan adanya keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah
"Kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta yang memperpanjang PSBB sampai akhir Juni 2020 namun masuk dalam masa transisi mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut ikut membantu program pemerintah menuju tatanan hidup baru yaitu new normal sehingga pasar merespon positif terhadap kebijakan tersebut," kata Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim, Jumat (4/6/2020).
Menurut Ibrahim, masa transisi yang akan diterapkan memberi angin segar bagi perekonomian di DKI Jakarta. Sebagai Ibu Kota sekaligus pusat perekonomian Indonesia hal itu tentu memberikan sentimen positif. Apa lagi dalam masa transisi tersebut perkantoran, mall dan lainnya akan kembali dibuka walaupun di bawah pengawasan yang ketat.
"Pasar optimis dengan masa transisi ini sama artinya dengan program new normal yang digadang-gadang oleh pemerintah, sehingga arus modal asing yang tadinya keluar pasar dalam penutupan sore ini kembali masuk dan mata uang garuda kembali stagnan," terangnya.
Dalam penutupan pasar Jumat sore dolar AS terhadap rupiah ditutup stagnan di level Rp 14,095. Ibrahim yakin dalam perdagangan besok rupiah akan menguat dalam rentang Rp 13.950-Rp 14.120.
Dari sisi global juga sentimennya cukup baik. Rilis data ekonomi AS hari ini cukup meyakinkan. Indeks nonmanufaktur AS untuk Mei 2020 dan pesanan pabrik untuk bulan April melampaui perkiraan.
Indeks nonmanufaktur yang dirilis Institute of Supply Management (ISM) naik menjadi 45,4 pada Mei, lebih baik dari estimasi untuk level 44,4. Sementara itu, pesanan pabrik menurun 13% pada April, lebih kecil dari proyeksi penurunan sebesar 13,4%.
"Fokus pasar bergeser ke Hongkong setelah usulan Partai Komunis untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong. Hal itu menimbulkan ketegangan baru antara AS dengan China walaupun saat ini di dalam negeri AS sedang terjadi demonstrasi yang rusuh namun pemerintah Trump optimis kerusuhan bisa teratasi dengan diturunkannya pasukan garda nasional yang pro dengan para demonstran," tuturnya.
"Disamping itu Pemerintahan Trump juga memiliki kekuatan untuk membatasi akses Otoritas Moneter Hong Kong ke dolar AS, yang dapat menghambat kemampuan kota untuk mempertahankan ikatan mata uangnya dengan greenback," tambah Ibrahim. (*)
