DEMOKRASI.CO.ID - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyesalkan terus merosotnya kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil survei Indikator Politik Indonesia menyebut kepercayaan publik terhadap KPK hanya 74,7 persen, berada di urutan keempat setelah TNI, Presiden dan Polisi.
“Menurunnya tingkat kepercayaan publik kepada KPK merupakan hal yang wajar dan telah diprediksi jauh-jauh hari sebelumnya. Sebab, sejak Komjen Firli Bahuri dilantik menjadi Ketua KPK praktis memang tidak ada prestasi yang dapat dibanggakan dari lembaga anti rasuah,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Senin (8/6).
Kurnia memandang, kondisi carut marut pemberantasan korupsi tidak bisa dilepaskan dari kejadian yang terjadi pada 2019 lalu. Mulai dari proses seleksi Pimpinan KPK sampai revisi UU KPK.
“Untuk proses seleksi Pimpinan KPK misalnya, publik dipaksa untuk berdamai dengan kepemimpinan Firli Bahuri yang kerap kali menghasilkan kebijakan kontroversial dibanding menunjukkan prestasi,” beber Kurnia.
Terkait berlakunya UU KPK hasil revis, lanjut Kurnia, terbukti telah melululantahkan kewenangan KPK. Misalnya, dengan dibentuknya Dewan Pengawas yang memiliki kewenangan luar biasa dan berpotensi menghambat penegakan hukum di masa mendatang.
“Presiden Joko Widodo, segenap anggota DPR RI dan Ketua KPK harus bertanggungjawab atas kondisi pemberantasan korupsi yang kian suram,” cetus Kurnia.
Sebelumnya, Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait penanganan Covid-19 oleh Pemerintah serta dampak politik dan ekonominya. Dalam survei itu, menyebutkan persepsi publik terhadap TNI paling tinggi, mencapai 85,5 persen.
Kemudian pada urutan kedua, Presiden 82,8 persen, Polri 79,4 persen, KPK 74,7 persen. Kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah kian merosot, berada pada urutan keempat.
Selain itu, Kejaksaan Agung 74,1 persen, MPR 72,1 persen, DPD RI 63,5 persen dan DPR RI 60,1 persen.
“Kepuasan tertinggi pada TNI, kemudian Presiden, Polisi, dan KPK. Sementara terhadap MPR, DPD, dan DPR trust tampak lebih rendah dan menurun lebih banyak, terutama DPR,” tukas Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi, Minggu (7/6). []
