DEMOKRASI.CO.ID - Pemahaman bersama akan adanya krisis atau sense of crisis sangat diperlukan dalam menangani dampak virus corona baru atau Covid-19.
Untuk itu, Kepala Badan Pengawasan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh berharap harmonisasi antara kementerian/lembaga pemerintah dalam mengawal implementasi anggaran pemulihan ekonomi dan percepatan penanangan Covid-19 bisa cepat terwujud.
"Saat ini harus ada kesamaan, sense of crisis untuk penanganan Covid-19. Diharapkan seluruh pihak bergerak dengan harmonis dalam mengawal akuntabilitas," ujar Muhammad Yusuf Ateh dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BPKP yang digelar secara virtual, Senin (15/6).
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa gelontoran dana pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 cukup besar, yakni mencapai Rp 677,2 triliun.
Oleh karena anggaran yang besar itu, Muhammad Yusuf Ateh menekankan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) seperti BPKP dan inspektorat di masing-masing kementerian/lembaga berkolaborasi mengawal dan memastikan akuntabilitas belanja bisa berjalan dengan baik.
"Oleh karena itu, kolaborasi dan sinergi harus dilakukan banyak pihak untuk mengawal pelaksanaan anggaran penanggulangan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” pungkas Muhammad Yusuf Ateh. (Rmol)
