DEMOKRASI.CO.ID - Sejumlah politikus senior Partai Demokrat (PD) menemui Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi mengungkapkan pertemuan itu tak direncanakan.
"Iya betul, pertemuan sebetulnya tidak direncanakan," kata Jodi kepada wartawan, Rabu (10/6/2020).
Jodi menegaskan, Luhut tak ikut campur dalam urusan internal Partai Demokrat. Dia menjelaskan, Luhut selalu terbuka untuk bertemu dengan berbagai pihak.
"Kebetulan di grup tersebut ada Purnawirawan TNI teman Pak Luhut jadi Pak Luhut terima sebagaimana Pak Luhut selalu terbuka menerima berbagai pihak. Tidak ada ikut campur Pak Luhut di urusan internal Demokrat," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah politikus senior Partai Demokrat menemui Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menkum HAM Yassona Laoly. Mereka menanyakan perihal surat keputusan (SK) Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono.
"Itu memintakan pendapat beliau (Luhut) sebagai sesepuh, dianggap orang yang punya pemikiran luas tentang bagaimana aset nasional Partai Demokrat ini ke depan gitu," kata salah satu politikus senior PD, Subur Sembiring, saat dihubungi, Selasa (9/6).
"Sehubungan dengan SK AHY yang tidak terbit juga sebagai ketua umum partai karena tidak bisa memenuhi administratif yang ditentukan oleh Menteri Hukum dan HAM, Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2017 13 ayat 3 itu," tambahnya.
Partai Demokrat kemudian menepis bahwa yang bertemu dengan Luhut bukanlah pendiri partai. PD juga heran legalitas AHY dipersoalkan, sebab putra SBY itu sudah dilegalkan Kemenkum HAM sebagai Ketum PD sejak bulan lalu.
"Soal SK (surat keputusan) ini sebenarnya sudah selesai ya. Malah sejak bulan lalu selesainya. Itu maka aneh jika sekarang ada yang mempersoalkan. Apalagi yang mempersoalkan ini pun bukan Ketua DPC atau DPD sebagai pemilik suara mayoritas di partai," ujar Wasekjen PD Jansen Sitindaon kepada wartawan, Selasa (9/6/2020).(dtk)
