![](https://1.bp.blogspot.com/-wnqEyS7J14s/XtoE0tvi_QI/AAAAAAAERHM/8lhogUnOEdA_JojhYJOfhCl58CML2JuOwCLcBGAsYHQ/s640/w644.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mendesak kepada Presiden Joko Widodo agar menertibkan buzzer atau pendukungnya di media sosial. Pasalnya, beberapa buzzer sudah keterlaluan dalam membuat pernyataan.
"Buzzer ada yang biasa saja, tapi ada yang keterlaluan dengan pernyataan-pernyataannya. Harus dikasih tahu. Kalau enggak dikasih tahu, enggak mungkin buzzer atau influencer akan bergerak kalau dihambat," kata Asfinawati dalam sebuah diskusi dengan tema 'Teror dalam Ruang Demokrasi', Rabu (3/6/2020).
Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan bahwa buzzer adalah hal yang wajar. Menurutnya, di setiap kepemimpinan selalu ada buzzer yang terus membela pemerintah.
"Ini fitrah demokrasi, artinya begitu kekuasaan ada yang menggugat pasti ada yang berkelompok untuk membelanya, Presiden setelah Pak Jokowi juga akan begitu, tidak akan ada kekuasaan yang tidak memiliki buzzer itu," kata Donny.
Meski demikian, Donny mengatakan bahwa buzzer-buzzer tersebut tidak dikoordinasikan secara resmi oleh pemerintah. Namun pemerintah hanya mengelola dinamika media sosial agar tidak saling menyerang.
"Tidak ada kekuasaan yang buzzless, tinggal bagaimana kita mengelola dinamika di sosial media supaya yang terjadi bukan saling serang yang mengarah kepada hoaks fitnah dan kekerasan verbal," pungkasnya. (*)