DEMOKRASI.CO.ID - Pemerintah mulai menerapkan wacana tatanan era baru atau the new normal. Hal ini ditandai dengan penghentian kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah, dan diikuti pencabutan larangan mudik dengan membuka kembali akses keluar masuk ibukota.
Pemerintah diminta tidak boleh lengah dengan gegabah dalam menerapkan kebijakan normal baru. Sebab, lonjakan kasus Covid-19 masih terjadi bahkan per Sabtu kemarin (7/6), yaitu mengalami lonjakan kasus yang cukup tinggi hingga 993 kasus.
Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani saat meninjau langsung kondisi terkini penanganan Covid-19 di Kota Cirebon dan Indramayu, Senin (7/8).
"Pemerintah tidak boleh serampangan dan sembarangan mewacanakan new normal sebelum menyiapkan perencanaan tahapan terukur baik kuantitatif maupun kualitatif. Ini harus clear dan jelas dari pusat sampai daerah, terutama daerah yang masih menghadapi Covid-19. Jangan sampai alih-alih new normal, justru kita menuai badai," kata Netty Prasetiyani.
Jelas dia, istilah the new normal tidak bisa dimaknai sebagai dibukanya kembali aktivitas dengan sebebas-bebasnya aktivitas seperti sebelum pandemik terjadi. Harusnya, pendekatan saintifik sebelum mengeluarkan kebijakan ini pemerintah menggunakan data.
"Jangan pakai perasaan. Pemerintah daerah juga harus melibatkan akademisi dan ahli jangan sekedar ikut kebijakan," tegas Netty Prasetiyani.
Legislator Jawa Barat ini mengungkapkan, saat dia meninjau langsung penanganan Covid-19 di Cirebon dan Indramayu ditemukan kasus bayi bahkan ada yang terinfeksi Covid-19. Belum lagi, banyaknya pesantren di dua daerah itu menjadi sesuatu yang harus dipikirkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.
"Sampai hari ini saya meninjau kondisi terkini penanganan Covid-19 di Cirebon dan Indramayu. Kemarin saya menemukan kasus bayi berusia 50 hari terkonfirmasi positif Covid-19 setelah dibawa orang tuanya ke pesta pernikahan dan berinteraksi dengan saudaranya dari wilayah episenter Covid-19," tuturnya.
"Selain itu, di dapil saya juga terdapat banyak pesantren dan boarding school yang santrinya berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Jangan sampai di masa yang masih rawan ini, mengizinkan para santri untuk kembali ke pondok lagi. Jangan sampai mereka menjadi korban karena kelalaian pemerintah," imbuhnya.(rmol)
