DEMOKRASI.CO.ID - Anggota Ombudsman RI, Laode Ida mempertanyakan masuknya (impor) ratusan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China untuk bekerja di Indonesia. Ia bingung kenapa bukan tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan, di tengah meningkatnya pengangguran dampak dari pandemi Covid-19.
Demikian diungkapkan Laode Ida menanggapi polemik masuknya 156 TKA asal China ke Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Selasa, 23 Juni 2020. Kedatangan TKA asal China lewat Bandara Haluoleo itu kemudian mendapatkan penolakan keras dari masyarakat dan mahasiswa hingga berujung kerusuhan.
"Pertanyaan pokoknya apakah formasi perusahaan itu tidak bisa diisi oleh tenaga kerja Indonesia. Itu pertanyaan pokok yang tidak bisa dijelaskan secara baik sampai sekarang ini. Karena kalau alasannya bangun smelter, itu sudah banyak bangun smelter di tanah air, khususnya di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara," ujar Laode saat berbincang dalam tayangan iNews Special Report, Rabu (24/6/2020), sore.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kedatangan para pekerja asal China itu akan dipekerjakan di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS). PT VDNI dan PT OSS merupakan perusahaan asal Tiongkok yang bergerak di bidang smelter nikel.
Menurut Laode, sebelumnya sudah banyak perusahaan smelter yang mempekerjakan TKA di Indonesia. Ia menyayangkan kenapa Indonesia harus kembali impor tenaga kerja asing di tengah pandemi, padahal sudah banyak smelter yang dibangun.
"Artinya, seharusnya kalau pakai teori dengan daftar ketentuan yang ada dalam UU ketenagakerjaan kita sudah seharusnya terjadi proses alih pengetahuan dan keterampilan dari mereka yang dulu bangun smelter itu. Kecuali memang smelter dengan tekhologi baru," jelasnya.
Laode menyinggung meningkatnya pengangguran di tengah pandemi Covid-19. Hal itu, dinilai Laode, berbanding terbalik dengan impor TKA asal China ke Indonesia.
"Kita ini kan kelebihan tenaga kerja, banyak yang menganggur, apalagi yang terdampak corona sekarang ini, nah sementara TKA ini diizinkan, tanpa menjelaskan apakah formasi itu tidak bisa diisi oleh tenaga kerja Indonesia," tegasnya. []
