DEMOKRASI.CO.ID - Militer Korea Utara sepenuhnya siap mengambil tindakan terhadap Korea Selatan. Hal ini menyusul keributan verbal terbaru dari Pyongyang, beberapa hari setelah saudara perempuan Kim Jong Un, Kim Yo Jong mengancam melancarkan gerakan militer terhadap Korsel.
Seperti dilansir dari AFP, Selasa (16/6/2020) sejak awal Juni, Korea Utara telah mengeluarkan serangkaian kecaman pedas terhadap Korea Selatan atas para aktivis yang mengirim selebaran anti-Pyongyang di perbatasan -- perbuatan yang dilakukan para pembelot secara teratur.
Pekan lalu, Korut mengumumkan memutus semua hubungan komunikasi resmi dengan Korsel.
Selebaran - biasanya melekat pada balon udara panas atau mengambang di botol - mengkritik pemimpin Korut Kim Jong Un atas pelanggaran hak asasi manusia dan ambisi nuklirnya.
Analis mengatakan Korut mungkin berusaha untuk membuat krisis guna meningkatkan tekanan pada Korsel, sementara negosiasi nuklir dengan Amerika Serikat terhenti.
Staf Umum Tentara Rakyat Korea (KPA) mengatakan pada hari Selasa (16/6) bahwa hubungan kedua negara Korea itu memburuk dan Korut telah mempelajari "rencana aksi" untuk "mengubah garis depan menjadi benteng".
Selebaran - biasanya melekat pada balon udara panas atau mengambang di botol - mengkritik pemimpin Korut Kim Jong Un atas pelanggaran hak asasi manusia dan ambisi nuklirnya.
Analis mengatakan Korut mungkin berusaha untuk membuat krisis guna meningkatkan tekanan pada Korsel, sementara negosiasi nuklir dengan Amerika Serikat terhenti.
Staf Umum Tentara Rakyat Korea (KPA) mengatakan pada hari Selasa (16/6) bahwa hubungan kedua negara Korea itu memburuk dan Korut telah mempelajari "rencana aksi" untuk "mengubah garis depan menjadi benteng".
Laporan-laporan Korsel mengatakan bahwa itu bisa berarti memperkenalkan kembali pos-pos penjagaan di dekat perbatasan yang dijaga ketat, yang disetujui kedua negara Korea itu untuk dihapus pada 2018 guna meredakan ketegangan.
Laporan itu, menambahkan, tentara Korea Utara juga akan merencanakan "penyebaran selebaran skala besar" ke Korea Selatan.
Sejak Korut mengutuk peluncuran selebaran, kementerian unifikasi Seoul telah mengajukan keluhan polisi terhadap dua kelompok pembelot dan memperingatkan akan "tindakan keras menyeluruh" terhadap para aktivis.
Kedua Korea secara teknis tetap berperang setelah permusuhan Perang Korea berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 1953. Gencatan senjata tersebut tidak pernah digantikan dengan perjanjian damai.(dtk)
