DEMOKRASI.CO.ID - Setelah Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens, giliran aktivis Haris Rusly Moti bicara soal kemungkinan kudeta terhadap pemerintahan yang sah.
Bedanya, mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu mengatakan, kelompok oposisi tidak mungkin menggusur Jokowi dari kursi kekuasaan.
Sebaliknya, Haris Rusly Moti mengatakan, menerima informasi mengenai manuver faksi tertentu di tubuh pemerintahan untuk mengambil alih kekuasan.
Pernyataan Haris Rusly Moti ini disampaikan melalui akun Twitter @motizenchannel.
“Boni Hargens katakan ada rencana kudeta manfaatkan situasi COVID. Aku yakin rencana kudeta itu tak mungkin dilakukan oposisi,” tulis Haris Rusly Moti.
“Aku justru dapat informasi, ada faksi-faksi di dalam tubuh kekuasaan yang berencana tendang Joko Widodo dari jabatan Presiden,” sambungnya.
Skenario pengambilalihan kekuasaan dari tangan Jokowi saat ini paling mungkin mengikuti skenario ketika Megawati Soekarnoputri menggeser Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pada tahun 2001.
Sebelumnya, Boni Hargens mengatakan sudah mengantongi nama sejumlah tokoh yang ingin mengkudeta Jokowi. Mereka menggunakan sejumlah isu sebagai materi propaganda politik untuk memprovokasi rakyat.
Isu tersebut antara lain soal komunisme dan rasisme Papua dengan memanfaatkan kematian pria kulit hitam George Floyd di Minneapolis, Amerika Serikat.
“Isu lain yang mereka gunakan adalah potensi krisis ekonomi sebagai dampak inevitable (tidak terhindarkan) dari pandemi Covid-19. Kelompok ini juga membongkar kembali diskursus soal Pancasila sebagai ideologi negara,” kata Boni.
Dia menegaskan, isu yang mereka gunakan itu adalah instrumen dalam melancarkan serangan politik untuk melemahkan legitimasi pemerintah.
Juga ditambahkannya, kelompok ini tidak semata-nata “barisan sakit hati”. Apa yang sedang mereka rancang, sambungnya, bukan dalam konteks dendam politik, melainkan sebagai upaya untuk mengacaukan negara sekaligus memburu rente.
Lebih jauh Boni mengatakan, para perancang kudeta ini adalah gabungan dari kelompok politik yang ingin memenangkan pemilihan presiden 2024, kelompok bisnis hitam yang menderita kerugian karena kebijakan yang benar selama pemerintahan Jokowi, dan ormas keagamaan terlarang seperti HTI yang ingin mendirikan negara syariah. (rmol)
