DEMOKRASI.CO.ID - Rezim pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tengah menjadi sorotan karena disebut menghamburkan uang rakyat dalam skema APBN membayar buzzer atau influencer untuk menggiring opini publik.
Bahkan para buzzer tersebut tidak ragu untuk ‘menyerang’ warga yang mengkritik kebijakan pemerintah di media sosial.
Aktivis HAM Haris Azhar mengatakan tidak rela kalau dana rakyat dari APBN digelontorkan untuk para buzzer yang bekerja untuk menyerang aktivis demokrasi dan HAM.
Menuruutnya, selain itu bahkan penyidik KPK seperti Novel Baswedan menjadi sasaran para buzzer tersebut di media sosial.
“Saya keberatan uang rakyat dibuang-buang untuk membiayai kelompok ini (buzzer). Dicek teman-teman masyarakat sipil, follower akun-akun anonim penyerang itu cuma 3, 6,” kata Haris melalui keteranganya, Sabtu (20/06/2020).
Direktur Lokataru foundation tersebut menuturkan kalau pemerintah kerap acuh dalam menegakan hukum bagi warga negara yang membutuhkan keadilan.
Hal tersebut bertolak belakang ketika warga yang bersuara dan mengkritik pemerintah justru dikriminalisasi.
Haris mencontohkan dengan kasus yang dialami Ravio Patra yang merupakan pegiat demokrasi dan HAM, akun WhatsApp nya diretas karena terlalu lantang mengkritik kebijakan pemerintah dalam penanganan wabah.
“Negara sekarang perannya kebolak balik. Ketika harus intervensi seperti proses penegakan hukum kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan negara tidak hadir," tuturnya.
Haris menilai pemerintah seharusnya lebih reaktif terhadap semua rakyat termasuk yang mengriktik kinerja pemerintah karena bentuk kritik tersebut merupakan kepedulian rakyat kepada negara.
"Tetapi ketika ada warga yang berjuang untuk keadilan, mengkritik malah negara mengintervensi, jadi negara tidak bisa mengintervensi sampai 24 jam itu (kerja-kerja buzzer).” pungkasnya.
Sebelumnya, pada Februari lalu Presiden Jokowi menyiapkan anggaran sebesar Rp72 miliar untuk para influncer guna mempromosikan sektor pariwisata saat lesunya kunjungan turis imbas Virus Corona.[tsc]
