DEMOKRASI.CO.ID - Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiuw dan Matret Kokop (PMK-2) diduga sedang bersandiriwara dan mencari kambing hitam saat mendatangani Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat yang sedang tutup, Sabtu (13/6).
Sekretaris DPD Golkar Teluk Bintuni, Moh. Ramli mengatakan, manuver politik PMK-2 yang dibangun melalui pemberitaan di tiga media online sehigga seolah-olah pasangan ini telah berupaya berkomunikasi dengan DPD Golkar Teluk Bintuni, namun ditolak. Padahal kenyataannya pasangan itu hanya berfoto di depan kantor yang kosong.
Diduga upaya dan manuver yang dilakukan PMK2 sebagai dampak dari tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Teknis Nasional Pemenangan Pemilu Partai Golkar, yang dilaksanakan pada 6 Juni 2020 secara virtual yang telah dilakukan oleh DPP Partai Golkar dalam rangka pencalonan Pilkada 2020, termasuk diantaranya evaluasi terhadap surat penugasan yang telah diberikan kepada PMK-2.
Menurut Moh. Ramli, DPD Golkar Teluk Bintuni tidak pernah menolak apalagi menghindari upaya komunikasi politik yang sedang dilakukan oleh PMK2 dan tim. Terkait penetapan sementara PMK2 oleh DPP Partai Golkar, DPD Golkar Teluk Bintuni berpegang teguh pada mekanisme dan prosedur yang berlaku.
Dia menambahkan salah satu poin penting dalam evaluasi yang tersampaikan oleh DPD Golkar Teluk Bintuni dan juga secara tegas tersampaikan poin yang sama oleh DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat, adalah tidak adanya komunikasi, koordinasi serta konsolidari dari penerima surat penugasan yang dikeluarkan DPP Partai Golkar, sejak dikeluarkan SP tertanggal 7 Februari 2020 (sesuai kutipan yang disebut dalam pemberitaan) hingga pelaksanaan evaluasi dalam rakornis tersebut.
"Kami memandang bahwa kelalaian inilah yang kemudian disikapi dengan manuver pemberitaan dan penjelasan yang syarat dengan rekayasa informasi, patut diduga untuk mencari pembenaran-pembenaran serta niat tak beretika untuk mengkambing hitamkan DPD Golkar Teluk Bintuni dan pengurusnya," tutur Moh. Ramli.
Dalam kesempatan ini, dia juga menyampaikan bahwa DPD Golkar Teluk Bintuni langsung menggelar rapat pada Sabtu malam (13/6) untuk menyikapi pemberitaan tersebut. Rapat tersebut dihadiri oleh pengurus partai, termasuk Erwin Beddu Nawawi, selaku bendahara yang juga merupakan ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Teluk Bintuni.
Moh. Ramli mengatakan berbagai fakta yang terungkap dalam hasil rapat menyimpulkan bahwa berbagai informasi pendapat bahkan pernyataan-pernyataan tertentu serta penjelasan tambahan yang disampaikan melalui ketiga pemberitaan media online bahkan didukung juga oleh aksi foto-foto di halaman kantor Sekretariat Partai Golkar, merupakan penyampaian informasi yang tidak benar, tidak sesuai dengan fakta kejadian yang sebenarnya.
Selain itu, pemberitaan tersebut dapat disimpulkan sebagai rekayasa informasi dan manuver politik dari kelompok PMK-2, dengan tujuan merusak nama baik DPD Partai Golkat Teluk Bintuni dan pengurus, yang selanjutnya berharap mendapatkan pembenaran dari DPP Partai Golkar atas kelalaian yang telah diperbuat.
"Tidak benar dan informasi yang bias jika dikatakan bahwa kami menolak berkomunikasi atau menghindari komunikasi. Informasi yang tidak benar juga bahwa tim PMK-2 telah dua kali menyurat dan DPD Partai Golkar menolak bertemu, sebagaimana disebutkan surat pertama tertanggal 20 Maret 2020 dan surat kedua 12 Juni 2020, bahwa pengurus DPD Partai Golkar menolak tanpa alasan sebagaimana dikutip dari pemberitaan yang disampaikan. Faktanya kedua surat yang disebutkan tidak pernah diterima oleh DPD Partai Golkar Teluk Bintuni, jika ada maka seharusnya akan ada tanda terima surat atau minimal tercatat dan teragendakan," tegas Moh. Ramli.
Dia juga menyebutkan bahwa surat penugasan dari DPP Partai Golkar terhadap PMK-2, memang benar didengar dan diketahui tetapi hanya melalui media sosial yang dipublikasikan oleh orang-orang tertentu, bukan merupakan postingan resmi dari DPP untuk diketahui oleh pengurus partai di daerah.
Bahkan sampai hari ini, surat tersebut belum pernah diterima diterima. Hal ini kata Moh. Ramli juga telah disampaikan secara resmi kepada DPP dalam rakornis. Fakta ini seharusnya mampu menjelaskan sikap dan posisi DPD Golkar Teluk Bintuni.
Selain mendatangi kantor, disebutkan bahwa tim kerja PMK-2 berusaha menemui bendahara Golkar Teluk Bintuni di kediamannya. Hal tersebut menurut Moh. Ramli merupakan berita tidak benar karena Bendahara DPD II Partai Golkar Teluk Bintuni, Erwin Beddu Nawawi, pada 10 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIT hanya sempat melihat beberapa pendukung PMK-2 di depan rumahnya ketika ia hendak mandi untuk menunaikan shalat Magrib.
"Perwakilan Tim Kerja PMK-2 sama sekali tidak menyampaikan maksud dan tujuan keberadaan mereka di halaman rumahnya dan hanya sebatas say hello. Sehabis shalat Isya, dirinya keluar rumah dan mendapati mereka (tim PMK-2) sudah tidak berada di depan rumahnya," terangnya.
Sementara terkait tim PMK-2 yang disebut bertemu dirinya dan menyampaikan surat audiensi, Moh. Ramli tidak membantah apabila dirinya sudah ditemui oleh perwakilan PMK-2.
"Saya klarifikasi hanya sebatas ditemui oleh perwakilan tim kerja PMK-2 (Leonardo Asmorom dkk) sekira pukul 20.00 WIT, dan pada saat itu sebatas diberitahukan secara lisan tanpa menyerahkan surat permintaan audiensi. Pada saat itu saya menjawab akan berkoorinasi terlebih dahulu dengan pengurus lainnya, bukan menolak," tutupnya.(rmol)
