![](https://1.bp.blogspot.com/-8o5Pth02Q3g/XudizIf3faI/AAAAAAAES-Y/97RS1OFMbroMR2Lw2gm0CX1gDhrbF7HkwCLcBGAsYHQ/s640/c3358fbe-56b4-4136-84d8-60781a2ea3a6_169.jpeg)
DEMOKRASI.CO.ID - Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menuai perdebatan di tengah publik. Sekretaris Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa menilai tak ada urgensi melahirkan RUU HIP.
Sebab, Pancasila sendiri sudah bisa dijadikan panduan dalam hidup bernegara sehingga tak perlu lagi dituangkan dalam sebuah aturan Undang-undang.
"Tidak diperlukan lagi adanya UU Haluan Ideologi Pancasila yang justru membuat kacau tata hukum Indonesia. Juga pengkhianatan terhadap Pancasila itu sendiri dengan diselundupkannya Trisila dan Ekasila dalam rancangan undang-undangnya," kata Desmond, Senin (15/6).
Dengan demikian, Gerindra menduga bahwa munculnya RUU HIP sebagai inisiatif DPR itu merupakan upaya untuk mendegradasi Pancasila. Ia menduga RUU ini justru bisa merusak Pancasila itu sendiri.
"Alhasil munculnya RUU HIP dicurigai sebagai upaya sebagian elite bangsa untuk mendegradasi Pancasila dengan mengatasnamakan upaya menjadikan Pancasila sebagai haluan ideologi negara tanpa ada kejelasan Pancasila versi yang mana," ujar Desmond.
"Sehingga haluan ideologi ini bisa malah menyesatkan bukan menjadi pemandu arah bagi tercapainya tujuan negara. Ini hanya upaya akal akalan pihak tertentu untuk merusak Pancasila dengan mengatasnamakan Pancasila," imbuhnya.
Mestinya, lanjut Desmond, Pancasila harus diimplementasikan oleh setiap elite bangsa dalam kesehariannya. Bukan justru dituangkan dalam sebuah UU. Lebih dari itu, kata dia, permasalahan Pancasila hari ini bukan pada kekosongan panduan dalam pelaksanaan Pancasila, melainkan implementasi Pancasila dengan sebenar-benarnya.
"Kalau Pancasila itu diibaratkan sebuah rumah maka rumah itu belum ditempati sepenuhnya tapi sudah dicoba untuk otak-atik bangunannya sehingga menjadi hilang fungsinya," jelasnya.
Di sisi lain, tambah Desmond, Pancasila kerap dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan. Bukan justru dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.
"Apakah ini terjadi karena rata rata elite kita dikuasai oleh para politikus yang haus kekuasaan, bukan negarawan yang memikirkan nasib bangsanya?" tutupnya. []